oleh

Tingkatkan Sinergi Program Kependudukan dengan para Mitra

Deputi Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Dr. Ir. Listyawardani,Msc.Dip.Com, saat sambutannya menekankan agar seluruh dinas terkait penanganan program KB yang ada di kabupaten/kota bisa bersinergi dalam
mendorong adanya dukungan anggaran pembangunan kependudukan KB dan pembangunan keluarga (KKBPK). (Foto:Nila)

PALU – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengendalian penduduk. Dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pusat, BKKBN Sulteng mempunyai peran dalam melakukan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sedangkan pemerintah provinsi dan pemda kabupaten/kota juga melakukan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. Demikian halnya dalam pemetaan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. Hal yang sama juga dilakukan didaerah baik oleh pemda provinsi maupun pemda kabupaten/kota, Deputi Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Dr. Ir. Listyawardani,Msc.Dip.Com, pada pertemuan peningkatan komitmen pemanduan kebijakan pengendalian penduduk dengan lintas sektor dan mitra terkait, yang dilaksanakan Jumat pekan lalu, di ruang pola kantor BKKBN Sulteng.
Untuk melakukan sinkronisasi pemanduan kebijakan pengendalian penduduk tersebut, tidaklah mudah. “Dibutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkannya. Karena usaha pengendalian penduduk khususnya kuantitas penduduk merupakan tanggungjawab kita semua, ” tandasnya.
Olehnya diharapkan agar hasil dari pertemuan ini dapat diterapkan di kabupaten/kota. Kebijakan pengendalian penduduk harus sinkron antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sejalan dengan tujuan dari kegiatan ini, kata La Ode Dia sebagai ketua panitia kegiatan ini.
Selain mensikronkan kebijakan pengendalian penduduk antara pemerintah pusat, pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota, juga mendorong adanya dukungan anggaran pembangunan kependudukan KB dan pembangunan keluarga didaerah demi terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan.
REDAKTUR : NILA

BACA JUGA  Menyikapi Persebaran Covid-19 di Dunia Pendidikan, Ketua PGRI Sulteng Angkat Bicara

Komentar

News Feed