oleh

Tim Kuasa Hukum Paslon 01 : Program Kartu Sulteng Sejahtera Milik Paslon 02, Dianggap Pembodohan Politik Terhadap Masyarakat

Tim kuasa Hukum Paslon 01,memberikan keterangan pers terkait kartu Sulteng Sejahtera yang dianggap melanggar aturan.(F-nila)

Palu, SM.Com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng akhirnya mengeluarkan surat Himbauan kepada Tim Pemenangan/relawaan/Simpatisan Pasangan Calon (Paslon) 02 atas kepemilikan Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) yang dianggap melanggar aturan Pemilu. Karena KSS Milik Paslon 02, bukan merupakan bahan kampanye. Hal ini disampaikan oleh Tim Kuasa hukum Koalisi Hebat, di Aula Kantor Gerindra Sulteng, Rabu malam (25/11/2020).

Dalam surat KPU Sulteng tertanggal 6 November 2020 dengan Nomor surat 557/PL.02.4-SD/72/Prov/XI/2020 menyebutkan bahwa Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) milik Paslon 02 bukan merupakan bahan kampanye sesuai standar KPU.
Demikian halnya didalam surat Bawaslu Sulteng Nomor 272/K.ST/PM.00.01/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 itu, perihal pemberitahuan status laporan Tim Hukum Paslon 01 terkait status KSS Milik Paslon 02.

Dikatakan Tim Kuasa Hukum Paslon 01, bahwa KPU Sulteng menyebutkan KSS milik Paslon 02 bukan kategori bahan kampanye. “ Dan itu jelas melanggar Peraturan KPU No 11 tahun 2020 pasal 26 ayat 1, dan menyebutkan bahwa KSS tersebut tidak sah. Karena itu Tim Kuasa Hukum Paslon 01 melaporkan hal ini ke Bawaslu Sulteng. Karena tindakan tersebut sangat merugikan pihak Paslon 01,” tandas Tim Kuasa Hukum Paslon 01.

BACA JUGA  BPJS Tenaga Kerja Keluhkan Kurangnya Kepedulian Pelaku Usaha

Sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh KPU Sulteng terkait pelanggaran administrasi pilkada yakni pelanggaran berupa tata cara, mekanisme, prosedur atau syarat terkait bahan kampanye. Dan disatu sisi, bahan kampanye itu harusnya mendapatkan pengesahan dari KPU dan pencetakan untuk jumlah yang akan didistribusikan serta peredarannyapun diatur oleh KPU. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Tim Paslon 02.

“Jadi Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) itu , mulai dari pencetakan hingga pendistribusian termasuk isi dari program yang ada di Kartu Sulteng Sejahtera, jelas melanggar PKPU No 11 tahun 2020. Dan pelanggaran administrasi ini telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh para Sales Politik Paslon 02,” jelasnya.

Dan terhadap ini, Tim Kuasa Hukum Paslon 01 mengapresiasi putusan dan tindak lanjut KPU dan Bawaslu Sulteng. Yang dengan tegas menyatakan kepada Paslon 02 Cagub dan Cawagub Sulteng, H.Rusdy Mastura dan Ma’Mun Amir bahwa Paslon 02 ini selaku terlapor, terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, KPU Memberikan peringatan kepada Terlapor Paslon 02 dan memerintahkan kepada Paslon 02 untuk segera melakukan penarikan Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) yang sudah tersebar ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sulteng. KPU Sulteng juga meminta agar terlapor segera menyampaikan bukti penarikan KSS.

BACA JUGA  Cegah Meningkatnya Pasien Covid 19, Gubernur Tegaskan Bupati/Walikota Tingkatkan Sosialisasi dan Edukasi hingga ke Pelosok

“ Bila hal ini tidak diindahkan oleh pihak terlapor, maka berdasarkan konsekuensi hukumnya tidak akan diikutkan dalam tahapan karena dinilai ada pembangkangan terhadap peraturan tata cara kampanye yang dilakukan oleh Paslon 02,” ungkap Ivan Y. Sunuh dan Tim Kuasa Hukum Paslon 01.

Diapun menambahkan bahwa peredaran Kartu Sulteng Sejahtera ini dianggap sebagai tindakan Money Politik. Dimana dalam konteks PKPU No 73 ayat 1 adalah menyebutkan program yang bersifat menjanjikan. “ Jadi Kartu ini masuk bagian kategori Money Politik,” pungkasnya.
Dan didalam program kartu itu, ada menyebutkan pemberian Bantuan berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp1 Juta/KK, secara realistis APBD Sulteng tidak mampu mengcover KSS tersebut. Karena bila dikonfersi, nilai kartu untuk semua pemegang kartu tersebut , hampir menelan semua APBD Sulteng. Dan tindakan Paslon 02 atas program Kartu Sulteng Sejahtera tersebut, seolah-olah statusnya seperti tindakan seorang yang merasa sudah menjadi pejabat pemerintah, seorang Gubernur.
“ Dan sangat jelas bahwa tindakan ini merupakan bentuk pembodohan Politik terhadap masyarakat Sulteng. Dengan memberikan janji-janji politik kepada masyarakat,” kata Ivan sembari memperlihatkan salah satu bukti video rekaman bentuk pembodohan politik yang dilakukan oleh Pihak Paslon 02. Ketika Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) itu digunakan oleh masyarakat saat berbelanja di Alfamidi, namun apa yang terjadi, Pihak Alfamidi dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak ada kerjasama dengan pihak pemilik program di KSS tersebut .
Selain mengungkap masalah Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) milik Paslon 02, Pihak Tim Kuasa Hukum Paslon 01 juga menggugat adanya keterlibatan Oknum Pejabat Negara melakukan kampanye dengan menggunakankan fasilitas program Negara untuk memenangkan kandidat, Paslon 02.
“ Didalam posisi reses, oknum pejabat negara tersebut memberikan bantuan , dimana bantuan tersebut merupakan program pemerintah dari Kementrian Pertanian untuk disalurkan kepada para kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan, sebesar Rp500 Miliar per Gapotan. Namun sangat disayangkan, karena bantuan tersebut diatasnamakan untuk memenangkan kandidat yang diusung oleh Oknum Pejabat Negara tersebut. Dan tindakan ini sangat melanggar aturan. Kami sementara menyusun bukti-buktinya dan secepatnya akan segera kami laporkan ,” ungkapnya.(NL)

BACA JUGA  Penilaian Lomba Desa di Balut harus Sportif

Komentar

News Feed