Tidak ada Anggaran, Sulteng Masuk Kategori Lima Besar Darurat Narkoba

0
103

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Suyono., M.M., M.B.A
PALU, Sultengmembangun.com – Hingga saat ini, dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah belum ada dalam melakukan upaya pemberantasan narkotika di Sulawesi Tengah. Demikian halnya untuk pembuatan perda pemberantasan narkoba, hanya ada beberapa kabupaten saja yang sudah membuat perda pemberantasan narkotika. Diantaranya Kabupaten Poso dan
Buol.
Sementara Kota Palu sebagai sarang terbesar penyalahgunaan narkotika di Sulteng, belum membuat perda pemberantasan narkoba. Demikian halnya terkait dukungan anggaran, Pemerintah Kota Palu dan sejumlah Kabupaten lainnya di Sulteng seolah tak peduli terhadap hal ini. Sedangkan diketahui bahwa di Kota Palu terdapat tiga kelurahan yang menjadi zona merah penyalahgunaan narkotika.

Hal ini diungkap Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Suyono., M.M., M.B.A, pada press reles kinerja BNNP Sulteng selama 2019, pekan lalu di kantor BNNP Sulteng.

Brigjen Pol Suyono mengatakan bahwa pihaknya sangat miris melihat kenyataan dimana para Bupati/Walikota termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum serius menyikapi kondisi Sulteng yang masuk dalam lima besar provinsi yang terpapar penyalahgunaan narkotika terbesar di Indonesia.

BACA JUGA  Raker FKUB, Gubernur Sulteng Ajak Seluruh Umat Beragama Jaga Silaturahmi Umat

” Masalah pemberantasan penyalahgunaan narkotika bukan hanya kewenangan BNN, akan tetapi ini menjadi tanggungjawab kita bersama. BNN, bersama pemerintah dan Masyarakat, Para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pihak swasta, dan lintas sektoral harus bersinergi dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu dan di daerah-daerah perbatasan yang rawan dijadikan sebagai lalu lintas pengiriman narkotika. Jika pemerintah daerah serius dalam menyikapi masalah ini, dengan memberikan dukungan anggaran untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika, insya Allah Sulteng bisa terbebas dari bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika,” tandasnya.

Suyono menambahkan bahwasanya, dalam menyikapi persoalan narkoba yang masih terus mengancam, Gubernur Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur & Instruksi Gubernur tentang Rencana Aksi Nasional di Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika no 2 Tahun 2019 yang pada Intinya adalah menginstruksikan kepada Bupati / Walikota, Kepolisian Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di Sulawesi Tengah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BACA JUGA  Kunker ke Kabupaten Buol, Kaper BKKBN Siap Dukung Pembentukan Lembaga KB

Namun faktanya, Dalam mendukung terselenggaranya Inpres No. 6 tahun 2018 para Bupati/Walikota seolah tak menggubris hal tersebut. Terlebih lagi untuk melaksanakan instruksi Gubernur dalam mendorong percepatan seluruh intansi pemerintah dalam mengupayakan dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Sulawesi Tengah.

” Andai saja para pimpinan daerah di Pemprov Sulteng, Para Bupati/Walikota mau serius menyikapi hal ini, terutama dalam hal dukungan anggaran, niscaya Sulteng akan bersih dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika,” tandas Suyono lagi.

Ditengah keterbatasan anggaran,
BNN Se-Sulawesi Tengah terus mendorong terbentuknya Desa Bersinar yaitu Desa yang bersih dari Narkoba.

” Saat ini terdapat 86 Desa di 13 Kabupaten/Kota yang telah berkomitmen dan didorong untuk menjadi Desa Bersinar. BNN Se Sulawesi Tengah akan jadi peggerak bagi mereka dalam menjalankan programnya dengan menggunakan anggaran dana desa yang menurut kementerian Desa dapat digunakan seoptimal mungkin memerangi narkoba,” ungkap Suyono berharap semoga di 2020, semya kabupaten/kota termasuk Provinsi Sulawesi Tengah sudah menyiapkan perda dan anggaran untuk P4GN.(widya)

BACA JUGA  2020, Pemprov Sulteng Mulai Terapkan Sertifikat Elektronik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here