oleh

Sinergi Program dengan P2KB Melalui Bantuan DAK dan BOKB

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Irmawati,SE.MM

PALU, SM.com – Dalam penataan organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Penyederhanaan birokrasi, sesuai tugasnya BKKBN masih tetap diamanahkan menyelenggarakan fungsi
perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Irmawati,SE.MM, yang dihubungi via whatshapp, Sabtu (14/11/2020), mengatakan bahwa
dalam tugas lainnya, disetiap programnya BKKBN tetap bersinergi dengan OPD terkait. Terutama dalam program bangga kencana.

Untuk memaksimalkan perannya didaerah, BKKBN melibatkan lintas sektor dari OPD-KB kabupatn/kota, para camat, kepala desa, dan para kader ditingkat desa

Terkait program tersebut, Irma mengatakan bahwa BKKBN memberikan dukungan anggaran untuk pengembangan kampung KB, sebagai bagian dari salah satu program terpadu yang disinergikan dengan dinas P2KB.

Sinergi program ini merupakan salah satu bagian dari pelimpahan tugas yang menjadi kewenangan daerah. Irma menambahkan bahwa program ini sudah sekian tahun berjalan. Dimana selama ini, tugas yang dimaksud yang melekat di BKKBN sudah dilaksanakan oleh Dinas P2KB di Kabupaten/Kota.

BACA JUGA  BLT di Poso Dikembalikan Ulang oleh Penerimanya

” Program kampung KB disetiap daerah, ini merupakan upaya BKKBN dalam menekan pertumbuhan penduduk melalui pendewasaan usia nikah. Hal ini juga dapat menekan angka pernikahan anak dan mencegah stunting,” jelas Irma sembari menambahkan bahwa kondisi Sulteng saat ini sudah menempati peringkat kelima secara nasional untuk angka pernikahan anak dan angka perceraian.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, kata Irma. Dimana Sulteng memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Olehnya Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selaku instansi perwakilan pemerintahan pusat yang ada di daerah, memiliki komitmen menekan kasus stunting, dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Keluarga Berencana (KB) yang ada di kabupaten/kota.

“Untuk itu, perlu ada sinergi lintas sektor untuk penanganan stunting. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan core bisnis keluarga memiliki peranan dalam pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)” tandasnya, (NL)

Komentar

News Feed