Sekprov : Pembayaran Penundaan Kredit Bukan Kewenangan Gubernur

0
163

Sekdaprov Sulteng, Hidayat Lamakarate dihadapan rapat mengemukakan bahwa soal penundaan pembayaran utang piutang bagin para korban terdampak bencana itu bukan kewenangan gubernur. (F-humas)

PALU, Sultengmembangun.com – Penundaan pembayaran kredit terhadap perbankan bagi masyarakat berdampak bencana bukan kewenangan gubernur. Demikian penegasan Sekdaprov Sulteng, Hidayat Lamakarate, pada pertemuan yang berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Sulteng, Senin (11/2/2019) dihadapan para korban terdampak bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH),
Pertemuan tersebut pihak pemprov Sulteng juga diwakili Asisten II Elim Somba dan Wakil Ketua DPRD Alimudin Paada.
Pada kesempatan itu, Ketua FPPH Sunardi menuntut pemerintah Provinsi melalui Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan pemerintah provinsi Sulteng untuk penundaan pembayaran kredit minimal 12 bulan kepada pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan (lising). karena merurut Sunardi bardasarkan laporan masyarakat berdampak bencana, beberapa Pihak perbankan maupun lising hanya memberikan waktu penundaan pembayaran kredit 3 sampai 6 bulan dan saat ini beberapa pihak terkait tersebut telah mulai melakukan penagihan kepada debitur yang berdampak, bagaimana mungkin masyarakat yang berdampak bencana bisa memperbaiki ataupun memulihkan ekonominya dalam jangka waktu 3 atau 6 bulan, jelas Sunardi.
Menanggapi tuntutan aspirasi ataupun Permintaan dari pihak FPPH, Sekprov Sulteng Hidayat mengatakan, terkait kebijakan penundaan pembayaran hutang, Gubernur tidak memiliki kewenangan terhadap mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran hutang Karena hal ini bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun yang pasti kami selaku Pemerintah Daerah akan selalu berada di depan masyarakat sulteng. “Kami pihak pemerintah tidak memberikan janji atau jaminan apapun terkait masalah itu karena bukan kewenangan kami tetapi kami akan berusaha memfasilitasi terkait permasalahan diluar yang menjadi kewenangan kami,”jelas Hidayat sembari menyampaikan kalau besok Selasa 12/02/19 direncanakan, Pemerintah Daerah akan melakukan pertemuan dengan pihak OJK Perwakilan Sulteng, BI Perwakilan Sulteng pihak Perbankan dan FPPH bertempat di kantor Gubernur untuk membahas kebijakan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 soal Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.(*Hms Pemprov)
REDAKTUR : NILAWATI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here