oleh

RDP Tidak Dihadiri Dinas Terkait, DPRD Donggala Bentuk Pansus

SULTENG MEMBANGUN.COM – DONGGALA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas terkait Pengadaan Satelit dan Website Desa ,dan Pengadaan Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa Tahun anggaran 2019-2020 di Kabupaten Donggala ,di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Donggala ,Senin (08/02/2021).

Dimana dalam RDP tersebut ,DPRD Donggala mengundang instansi terkait yaitu Asisten I (Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Rakyat) Kabupaten Donggala ,Inspektorat ,Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,Camat (Banawa Tengah ,Banawa Selatan ,Tanantovea ,Labuan) serta Para Kepala Desa yang ada di (Banawa Tengah ,Bansel ,Tanantovea ,dan Labuan).

Dalam RDP tersebut terlihat instansi terkait tidak menghadiri panggilan DPRD Donggala untuk duduk bersama dalam RDP ,dikarenakan izin untuk  mempersiapkan dokumen tindaklanjut menyangkut baik itu kegiatan Website dan Teknologi Tepat Guna yang diadakan besok dari Kementerian ,kata Ketua DPRD Donggala ,Takwin ,S. Sos.I saat diskusi diruang kerjanya bersama Dinas terkait bersama sebahagian anggota DPRD lainnya ,Senin (08/02).

Amatan Trans Sulteng ,Dalam Rapat Dengar Pendapat diruang Sidang Utama Senin (08/02) terlihat anggota DPRD Donggala hampir semua hadir dalam pembahasan tersebut.

BACA JUGA  Satgas Covid-19 di Kabupaten Tolitoli, Nyatakan 46 Pasien Sembuh

Dari masukan beberapa anggota DPRD terkait dengan hal tersebut ,situasi dalam Ruang Sidang Utama sangat memanas ,dikarenakan Dinas terkait tidak menghadiri undangan DPRD Donggala dalam pembahasan Rapat Dengar Pendapat.

Anggota DPRD Donggala dari Fraksi Nasdem ,Moh. Taufik mengatakan ,kalau kita melihat dari semua regulasi yang ada ,ini adalah salah satu kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala ,kebijakan yang bersifat strategis ,dan kebijakan itu disertai sesuatu yang tidak ada regulasinya.     

“Kita harus berani mengambil sikap tegas ,bahwa isu ini merupakan sebuah isu yang strategis menyangkut kestabilan pemerintahan yang ada di Kabupaten Donggala ,karena ini adalah pemerintah kita yang kecil yaitu Desa ,”

Moh. Taufik menjelaskan ,kalau Desa tidak bekerja ,Pemerintah Desa apalagi kalau keadaan Covid seperti ini ,contoh BLT ,semua arah pemerintah menyarangkan semua BLT ,dan program-program pemerintah dipangkas semua ,tetapi TTG lolos ? apakah TTG ini menjadi sesuatu hal yang perioritas ,atau tidak ditengah kondisi pandemik saat ini ,”tuturnya.

BACA JUGA  Bupati Sigi Ingatkan Rombongan Pembawa Bantuan agar Patuhi Prokes

ia pun mengusulkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) ,dan ia berharap yang masuk dalam pansus tersebut para ketua-ketua Fraksi ,tegasnya.

Sementara itu dari anggota DPRD lainnya sepakat untuk di bentuk Pansus terkait hal tersebut.

Setelah mendengarkan beberapa masukan dari Fraksi-Fraksi  maka dalam hal itu , Ketua DPRD Donggala Takwin ,mengambil kesimpulan ,akan mengusung jadwal untuk banmus kapan dilaksanakan paripurna berkaitan dengan pansus itu.

Olehnya untuk mengakomodir dua pendapat yang berkembang ini ,yang meskipun lebih dominan dari semua Ketua Fraksi untuk kemudian melaksanakan Pansus namun ada juga yang mengusulkan bahwa untuk menyurat.

“Secepat mungkin kita akan melakukan banmus ,naa pada hari banmus itu kita juga mencoba untuk melakukan undangan ,kalau misalnya datang tidak datang tetap pansus itu juga akan tetap terbentuk ,dan ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama ,”jelasnya.

“Ini kejadian dari akhir tahun 2019-2020 Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas PMD tidak pernah hadir di DPRD ,maka keseriusan kita untuk mengikuti Pansus ialah salah satu gambaran tanggung jawab moral kita terkait dengan lembaga ini ,apalagi dengan masyarakat Kabupaten Donggala ,”pungkasnya.**(Syamsir)**           

BACA JUGA  Tambah 1 Lagi, Total PDP Positif Corona di Sulteng Jadi 19 Orang

Komentar

News Feed