Prof Marhawati : Pilrek Untad Dianggap Melanggar Peraturan Menristekdikti

0
733

PALU, Sultengmembangun.com – Berdasarkan surat Nomor R/794/A.A2/KP.03.02/2019 tentang Pemilihan Rektor yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenristekdikti, Prof Ainun Naim yang intinya mengatakan bahwa akan dilakukan perhelatan pemilihan rektor (Pilrek) Universitas Tadulako (UNTAD) pada 4 Maret 2019. Dan surat yang dikirimkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) diterima oleh Pimpinan Untad pada Kamis (28/2/2019). Sebagaimana yang direles oleh humas Untad, kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Dr.Ir. Hj. Marhawati, MT, salah seorang guru besar di Prodi Agribisnis Universitas Tadulako (Untad) mengatakan bahwasanya agenda pemilihan rektor (pilrek) Untad kali ini sudah sangat menyalahi aturan. Sebab kenapa, kata Prof.Marhawati, pelaksanaan Pilrek ini sudah melanggar peraturan menteri.
“Kenapa dilaksanakan pemilihan yang sangat jelas bertentangan dengan Permenristekdikti. Berarti pihak kemenristekdikti melanggar peraturan menteri,”tandas Prof.Marhawati yang dihubungi via telepon, Kamis malam (28/2/2019).
Ditegaskannya, bahwa didalam peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri didalam Pasal 9
Menyebutkan bahwa :
(1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
“Inikan sangat jelas dasar hukumnya, sehingga saya berani mengatakan bahwa perhelatan pilrek yang sudah dijadwalkan pelaksanaanya per tanggal 4 Maret 2019, sudah sangat melanggar aturan. Jadi bisa dikatakan bahwa Pak Menristekdikti sendiri telah melanggar peraturan yang dibuatnya,” pungkas Prof.Marhawati sembari menambahkan kenapa dilaksanakan pilrek yang bertentangan dengan permenristekdikti.
Dia menambahkan lagi bahwa pilrek yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2019, yang artinya sehari sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat. Sementara didalam peraturan Permenristekdikti sangat jelas menyebutkan bahwa pilrek dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
“Seharusnya tidak ada lagi pemilihan rektor mengingat selisih waktu atau masa berakhirnya jabatan pemimpin PTN yang sedang menjabat hanya selisih sehari sebelum pilrek. Inikan sudah melanggar dan tidak sesuai lagi permenristekdikti yang disebutkan pasal 9 ayat 1. Tetapi apa hendak dikata karena kita hanya melihat dan mengikuti perintah dari Kemenristekdikti,” tuturnya.
Namun secara pribadi, Prof Marhawati menilai sebaiknya sebelum dilaksanakan Pilrek, dibenahi dulu struktur keanggotaan senat di Universitas Tadulako (Untad). “Saya menilai struktur senat yang ada sekarang tidak sesuai lagi dengan statuta Untad,”tandas Prof.Marhawati, sembari mengatakan bahwa didalam struktur statuta Untad tidak ada keterwakilan agrobisnis dari Fakultas Pertanian Untad. Karena semuanya didominasi oleh keterwakilan dari agroteknologi.
Diapun menyimpulkan bahwa disini didalam pemilihan keanggotaan senat Untad telah terjadi ketidakadilan, dimana pihak agrobisnis merasa dianaktirikan oleh para unsur pimpinan di Perguruan Tinggi Untad.
Dan pihak agrobisnis merasa telah dipersaingkan dengan pihak agroteknologi dalam pemilihan keanggotaan senat di Universitas Tadulako, yang dinilai sudah tidak sehat lagi. (karin)
REDAKTUR : NILAWATI

BACA JUGA  Merasa Dizolimi, Mantan Ibu Bhayangkari ini Minta Keadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here