oleh

Pernyataan Ketua Dewan Pers Menggiring Opini Pro dan Kontra diKalangan Insan Pers

Muh. Nuh saat kunjungannya beberapa waktu lalu ke Kota Palu. (F-nila)
JAKARTA, Sultengmembangun. com – Pernyataan Ketua Dewan Pers, M. Nuh, disalah satu media online di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat media.

Pernyataan M. Nuh yang telah menimbulkan pro dan kontra dari para wartawan dan industri media ini dianggap kurang tepat diucapkan oleh seorang berkelas, Ketua lembaga Dewan Pers Nasional.

Dimana pernyataannya telah dianggap menggiring opini publik dan menekan pemerintah pusat maupun daerah agar tidak melakukan kerjasama dengan pengelola media yang belum terverifikasi Dewan Pers.

“Saya rasa ini kurang tepat. Bagaimanapun industri media sekarang sedang tumbuh pesat. Spirit media harus dijaga dalam perannya di dunia informasi yang terbuka, harusnya dibina bukan di binasakan,” ujar Wibisono, Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia saat diminta tanggapannya oleh awak media di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Menyikapi hal itu, LPKAN berpendapat, berkembangnya industri media yang berbasis teknologi atas kemajuan media informasi telah membawa banyak perubahan di Republik Indonesia ini. Seperti halnya bermunculan media-media sosial (medsos) atau media online yang memiliki kekuatan sangat besar sebagai penyaji informasi yang cepat dan akurat.

BACA JUGA  Data Polisi Meninggal Dunia Pemilu 2019

”Semua itu akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa. Karena media bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan karya jurnalistiknya yang sesuai dengan kode etik jurnalis dan aturan yang ada,” kata Wibi, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Wibi menegaskan bahwa diperlukan pemahaman terhadap UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa Dewan pers hanya bersifat mendata dan bukan memverifikasi media.

“Bagi media yang sudah mendaftarkan legalitasnya ke Dewan Pers dan kemudian didata, itu sudah cukup. Soal verifikasi itu kan kebijakan atau aturan yang dibuat Dewan Pers, dan bukan produk UU Nomor 40 tahun 1999,” ujarnya.

Atas pernyataan Ketua dewan pers ini, Wibi menganggap akan berdampak buruk bagi para awak media yang selama ini tumbuh pesat karena semangat kebebasan pers.

”Selama ini Dewan Pers pun telah banyak membuat aturan sendiri tanpa melibatkan para unsur sesuai amanah UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Karena Dewan Pers telah menjadi lembaga yang telah mengkhiati UU Pers itu sendiri,” tegasnya.

BACA JUGA  Serius Pindahkan Ibu Kota, Jokowi Bertolak ke Kalimantan

Untuk itu, lanjutnya, kedepannya Dewan Pers harus bisa menjadi pengayom para insan pers, terutama dari segi etika jurnalistik bukan malah dengan membuat pernyataan yang membuat resah, yang ujungnya terjadi penolakan dan demo para wartawan di kantor Dewan Pers.

“Saat ini banyak sekali pejabat yang asal ngomong tanpa di sadari dasar filosofis dan logika yang kuat. Pernyataan yang ada telah membuat gaduh dan kecemasan di masyarakat media. Pak Nuh adalah tokoh senior yang saya kenal baik saat menjadi Rektor ITS di Surabaya dan selayaknya harus bisa membawa Dewan Pers kedepannya menjadi lebih baik lagi,” pungkas Wibisono.(dewi/adm/NP)

Komentar

News Feed