oleh

Peran Kejati Sulteng dalam Mengawal Penggunaan Anggaran Penanggulangan Bencana Covid 19

Penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang pendampingan dan penanggulangan dan pencegahan virus corona disease (Covid-19) bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi, Selasa 5 Mei 2020.(F-ist)

PALU, Sultengmembangun.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Gerry Yasid, SH, MH serta Kepala BPKP Sulteng, Beligan Sembiring, SE, MM melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang pendampingan dan penanggulangan dan pencegahan virus corona disease (Covid-19) bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi, Selasa (5/5/2020).

Penandatanganan yang berlangsung secara singkat, dan tetap mengacu pada protap covid-19 terkait sosial distancing and Fisycal Distancing.

Untuk diketahui bahwa diacara tersebut, Posisi tempat duduk para tamu undangan juga mengikuti keprotokolan gugus tugas covid-19 yakni berjarak 2 meter, demikian pula audiance lain yang menyaksikan penandatanganan secara virtual.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulteng H.Longki Djanggola menegaskan pihak BPKAD agar dapat memberikan hasil relokasi dan Refocusing APBD Provinsi Sulteng setelah mendapat persetujuan dari DPRD kepada Pihak Kejaksaan Tinggi guna mendapat pendampingan .

BACA JUGA  Mendagri Himbau Agar Masyarakat Tetap Patuhi Protap Covid 19

Gubernur menambahkan agar pihak Kejaksaan dapat mengambil peran dalam proses revisi anggaran APBD Sulteng Tahun Anggaran 2020 dengan memberikan pendampingan hukum dalam proses revisi, pengesahan hingga penggunaan anggaran yang diperuntukkan mencegah penularan dan penanggulangan atau pengobatan pasien Covid-19. Sejalan dengan penekanan
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulisnya.

Pendampingan tersebut dapat membuat pemda yakin dalam menganggarkan dana untuk penanganan wabah Covid-19.

Selain pendampingan, diminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulteng untuk melakukan langkah penegakan hukum bila menemukan bukti adanya penyelewengan anggaran.
yang diperuntukkan penanggulangan bencana Covid-19. Dan melarang kegiatan yang melibatkan massa hingga waktu yang tak ditentukan.

Hadir pada kesempatan itu, Sekertaris Daerah Provinsi Sulteng, Dr. H. Moh Hidayat Lamakarate, M.Si, Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi, Mulyono, SE, Ak, MM, Kepala Biro Humas dan Protokol, Drs. Moh. Haris Kariming, Kepala Biro Hukum, Dr. Yopie Moerya Immanuel Pattiro, SH, MH, Kepala BPKAD, Bahran, SE, MM serta pejabat terkait lainnya.(nil)

BACA JUGA  Desa Kolono Panen Perdana dengan Sistim Intensifikasi dan Modernisasi alat Pertanian

Komentar

News Feed