oleh

Penguatan Sinergi Antara Pemerintah Kab/Kota, BPN dengan KPK dalam Penertiban 553 BMD non Sertifikat

Rapat virtual terkait koordinasi penertiban aset milik daerah. (F-humpro)

PALU, Sultengmembangun. com – Gubernur Sulawesi Tengah Drs.H.Longki Djanggola,M.Si melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Aset Pemerintah Se-Provinsi Sulteng secara virtual, di ruang Polibu, Kamis (18/6/2020).

Gubernur Longki Djanggola mengatakan
kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah merupakan suatu hal penting yang perlu terus disosialisasikan secara berkesinambungan agar masyarakat memahami dan menyadari pentingnya kepemilikan sertifikat tersebut, yang tidak hanya bertujuan memenuhi syarat administratif dan bukti formil saja, akan tetapi lebih luas lagi sebagai jaminan kepastian hukum.

“sejak tahun 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sertifikasi aset tanah, baik yang dimiliki di dalam maupun luar wilayah sulawesi tengah,”ucapnya.

Dari proses kerjasama tersebut didapatkan jumlah aset tanah yang dimiliki sebanyak 862 bidang tanah/bangunan yang tersebar di kabupaten/kota, dan dari jumlah tersebut, baru 309 bidang tanah/bangunan yang sudah memiliki sertifikat dan sisanya, yaitu sebanyak 553 bidang tanah/bangunan belum memiliki sertifikat.

BACA JUGA  Kapolda Sulteng : Terjebak, Dua Anggota MIT di Poso Menyerahkan Diri ke Densus 88

Menurutnya, sertifikat tanah/bangunan adalah bukti legal bahwa aset tersebut menjadi hak milik pemerintah daerah, dan juga upaya untuk mengamankan dan melindungi Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka menertibkan BMD khususnya dokumen kepemilikan tanah milik pemerintah daerah, gubernur menyampaikan diperlukan sinergi dan kerjasama lintas kelembagaan yaitu antara komisi pemberantasan korupsi (KPK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan badan pertanahan nasional (BPN) agar hasilnya maksimal.

Ia pun berharap rakor ini dapat mengidentifikasi akar masalah yang menghambat proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah dan lalu bersama-sama dapat kita carikan solusinya untuk menyelesaikan dan mempercepat proses sertifikasi tanah milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se sulawesi tengah sehingga azas-azas pengelolaan BMD dapat kita laksanakan sesuai ketentuan.

Rapat dihadiri Sekprov Sulteng, Pimpinan KPK, Ka Kanwil BPN Sulteng, vidcon : Kepala OPD, Bupati/Walikota Se Sulteng. (*nila)

Komentar

News Feed