oleh

Pencegahan Korupsi di Masa COVID-19, KPK Harapkan Peran Aktif Humas dan Media Lokal

KPK gelar rakor secara Virtual terkait Publikasi Program Penanganan Covid -19 di Provinsi Sulawesi Tengah bersama Humas Kominfo, Pers Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.(F-ist)

KPK : “Media lokal diharapkan berperan aktif dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat melalui publikasi pada media masing-masing sehingga peran serta Humas pemda harus selalu berkoordinasi dengan media lokal”

PALU,SultengMembangun.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam Rapat Koordinasi Secara Virtual mengenai Publikasi Program Penanganan Covid -19 Provinsi Sulawesi Tengah bersama Humas Kominfo Pers Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwuk Banggai yang dilaksanakan pada jumat (15/5) siang tadi juga ikut serta melibatkan Media Lokal yang ada di Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwandha mengatakan. Tugas KPK sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 meliputi pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi, penindakan dan eksekusi.

Menurutnya, dalam upaya pencegahan Tipikor dan Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19 diperlukan penyebarluasan informasi yang lebih masif ke masyarakat.
“Kami sangat berharap dukungan dari teman-teman Humas dan secara khusus dari media Sulawesi Tengah untuk bersama-sama berperan dalam konteks pencegahan korupsi,” ucapnya.
Ia pun menyampaikan rekomendasi kepada Humas Pemda dan Media Lokal :
1. Humas Pemda harus selalu mengupdate agenda masing-masing Pemda terkait penanganan Covid-19 terutama penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat maupun agenda pemda lainnya.
2. Humas pemda harus memanfaatkan website resmi Pemda dalam setiap publikasi agenda pemda sebagai bentuk cross check masyarakat terkait pemberitaan pada media-media lokal.
3. Penggunaan aplikasi medial social mainstream (facebook, twitter dll) dapat dimanfaatkan sebagai publikasi namun tetap website resmi pemda sebagai media utama dalam publikasi kepada masyarakat.
4. Media lokal diharapkan berperan aktif dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat melalui publikasi pada media masing-masing sehingga peran serta Humas pemda harus selalu berkoordinasi dengan media lokal.
5. Humas Pemprov agar dapat mengkoordinir terkait pemberitaan mengenai penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota sehingga tercapai keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik.
Menanggapi rekomendasi Koordinator Wilayah II KPK tersebut, Kepala Bagian Humas Publikasi dan Dokumentasi Adiman, SH,M.Si menyampaikan. Sebagai public relation pemerintah, pihaknya berkomitmen untuk menyajikan informasi kepada publik sesuai dengan harapan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah.
“Humas Pemprov setiap harinya melaporkan dan mempublish penanganan Covid-19 di Sulteng dan kebijakan yang dilakukan Pemprov Sulteng disosialisasikan dengan baik melalui media sosial,” jelasnya.
Iapun menyampaikan bahwa Humas Pemprov Sulteng yang tergabung dalam Gugus Tugas meminta instansi yang menangani Covid -19 untuk melakukan konferensi press terkait dengan pelaksanaan kegiatan teknis yang dilakukan OPD Provinsi Sulawesi Tengah.
(Humas Protokol Setda Prov.Sulteng/DT)

BACA JUGA  Hari Ini, Gubernur Sulteng Akan Melantik Sebanyak 24 Orang Pejabat Tinggi Pratama

Komentar

News Feed