Wabup Balut mengapresiasi program Bangga Kencana, dan berjanji memberikan pelayanan KB gratis kepada masyarakatnya. Itu disampaikan saat pertemuan dengan Kaper BKKBN di rumah jabatan.(F-ist)
SULTENGMEMBANGUN.COM, BALUT – Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Dra. Maria Ernawati, MM ke Kabupaten Banggai Laut (Balut) sejak dilantik Januari 2020, Erna didampingi Koordinator bidang KBKR Dra. Andi Kameriah, MAP, Koordinator bidang ADPIN Muh. Rosni, SE.,M.Si dan Sub Koordinator Jalwilsus Helfrien N. Bohoh, S.Sos bersilaturahmi dan menemui Wakil Bupati Balut Ablit H. Ilyas, SH di Rumah jabatan, Kamis (8/4/2021)
Dalam pertemuannya dengan Wabup Balut, Kaper Erna membahas masalah program Bangga Kencana dan mengharpakan dukungan dari Pemda Kabupaten Balut.
Disisi lain, Kaper Erna juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh PKB/PLKB di Kabupaten Balut. Ia berharap, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut dapat memberikan dukungan penguatan operasional terhadap program Bangga Kencana.
Dalam bincang-bincangnya dengan Wabup Balut, Kaper Erna juga memaparkan soal capaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (banggakencana) di Kabupaten Balut.
Dimana Capaian peserta aktif program KB hingga Februari 2021 sebanyak 70.2 persen dari total pasangan usia subur (PUS) dan keinginan PUS untuk ber KB tidak terpenuhi. (unmeet need) yang masih tinggi yaitu 16.3 persen, capaian ini masih rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya.
“Mohon dukungannya Pak Wakil Bupati agar program bangga kencana bisa memberikan dampak besar bagi msyarakat dan kiranya bisa membebaskan retribusi pelayanan KB di masa pandemi Covid-19” kata Erna.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Balut, Ablit menyambut baik program BKKBN dan sangat mendukung. Salah satu bentuk dukungannya dengan memberikan pembebasan Biaya Pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Balut selama pelayanan KB suntik pada bulan April 2021.
ia meminta, pelayanan KB tetap berjalan, namun tetap dalam protap pencegahan virus corona seperti menggunakan alat pelindung diri (APD). Diharapkannya ini dapat meringankan biaya masyarakat yang akan ber KB.
“Pembebasan retribusi pelayanan KB ditingkat Puskesmas bagi masyarakat merupakan kebijakan Pemkab dalam menyikapi dampak covid-19,” kata dia.(Nil)
Komentar