oleh

Mendagri Soroti Dukungan Anggaran Pemkab Banggai untuk Pilkada, Masih Sangat Nihil

Mendagri Tito Karnavian Gelar Rakor Pemantapan Pelaksanaan Pilkada SecaraVirtual.(F-humas)

PALU, Sultengmembangun. com – Dalam rangka pemantapan pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat koordinasi secara virtual dengan 270 kepala daerah, pada Rabu (24/6/2020).

Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menyampaikan bahwa tahapan pilkada serentak Tahun 2020 sudah berjalan pada bulan Juni sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

Ia pun meminta kepada para kepala daerah yang melaksanakan pilkada serentak untuk mendukung penyelenggaraannya dengan baik terutama kepad KPUD dan Bawaslu Daerah agar kiranya dapat melakukan tahapan pilkada dengan baik sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

Selanjutnya Ia menyampaikan realisasi anggaran NPHD dari 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang telah tertransfer ke KPUD, Bawaslu Daerah dan Pengamanan masih ditemukan realisasi anggaran dibeberapa daerah di bawah 40 %.

Untuk Provinsi Sulteng, sambung Mendagri, realisasi transfer anggarannya sudah bagus, tinggal menunggu realisasi transfer berikutnya.

BACA JUGA  Pihak Lawan Hilang Nyali Saat Eksekusi Pemagaran Lahan Milik Alm.Willem Rungkat

Selanjutnya disampaikan dari 7 kabupaten dan 1 kota di Wilayah Sulteng yang melaksanakan pilkada serentak 2020, Ia menuturkan bahwa Kabupaten Banggai masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena realisasi anggaran ke KPUD 11,60%, Bawaslu Daerah 15,13%, Pengamanan 0,00%.

“Tolong bantuan, Pak Longki diingatkan Bupati Banggai mau pemilu atau nggak?,”ucapnya.

Sementara Mendagri Tito sangat mengapresiasi Pemerintah Banggai Laut atas realisasi transfer anggaran pilkada ke KPUD 40,00%, Bawaslu Daerah 40,00%, Pengamanan 81,82%.

“luar biasa Banggai Laut, artinya sudah sangat serius dalam kesiapannya melaksanakan pilkada ”kata Tito.

Sementara untul Kabupaten Sigi, realisasi anggarannya ke KPUD 36,67%, Bawaslu Daerah 40,00%, Pengamanan 0,00%.Menyusul realisasi anggaran untuk Kab. Morowali Utara KPUD 40,00%, Bawaslu Daerah 42,47%, Pengamanan 0,00%.
Kabupaten Poso, sudah terealisasi ke KPUD 41,75%, Bawaslu Daerah 40,98%, Pengamanan 0,00%. Demikian Kabupaten Touna terealisasi ke KPUD 40,62%, Bawaslu Daerah 40,55%, Pengamanan 0,00%, untuk Kab. Toli-toli KPUD 40,00%, Bawaslu Daerah 40,00%, Pengamanan 0,00%, sedangkan Kota Palu terealisasi ke KPUD 42,32%, Bawaslu Daerah 40,42%, Pengamanan 56,08%.

BACA JUGA  Sekprov : Mulai Pekan ini Seluruh Warga Kota Palu Harus Melakukan Rapid Tes

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah.Longki Djanggola menyampaikan akan segera menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut mendampingi rakor virtual Kaban Kesbangpol Prov.Sulawesi Tengah Dr.Fahrudin,S.Sos,M.Si, Kadis Kominfo Prov. Sulteng Farida,SE,M.Si, Kepala Bagian Penpub Humas Adiman,SH,M.Si.(nila)

Komentar

News Feed