oleh

Masa Pandemi Covid -19, Praktek Pungli di Jalan Tikus Berbayar Kian Meresahkan para Pelaku Perjalanan

Seperti inilah aksi para calo-calo jalan pintas yang menghentikan setiap pelaku perjalanan di jalur desa Karumba hingga mendekati posko Covid 19 di Tawaeli.(F-nil)

SULTENGMEMBANGUN.COM, PALU –
Mungkin bagi para pelaku perjalanan yang sudah biasa melihat keberadaan sekelompok anak-anak muda yang melambai-lambaikan tangannya disepanjang jalan sambil meneriakkan kata “Jalan Pintas” . Tapi bagi mereka yang mungkin baru kali ini lagi datang ke Kota Palu, tentunya akan merasa heran ketika melihat para anak muda ini melambai-lambaikan tangannya seolah memberhentikan setiap pengendara yang lewat di jalur Karumba (Arah dari Kebun Kopi-red) menuju ke Kota Palu.
Itulah mereka, para calo-calo “Jalan Pintas” yang mengais rezeki dimasa pandemi Covid-19, dengan memanfaatkan peluang untuk bisa mendapatkan uang.
Memang diakui hal ini sedikit membantu bagi pelaku perjalanan yang tidak mampu menebus surat rapid test. Namun saja, hal ini bisa dikatakan sebuah perlakuan yang masuk tindak penindasan dan pembodohan terhadap masyarakat. Alasannya karena jalan pintas itu, masih merupakan jalan umum. Pantaskah diberlakukan sistim berbayar, sebab di jalur jalan pintas itu, ada palang yang melintang. Selain orang di kampung itu, siapapun yang melintas melewati palang itu, pasti disuruh bayar dengan biaya senilai Rp25 ribu per motor atau paling rendah Rp10 ribu. Itupun harus baku nego dulu baru disetujui. Ujung-ujungnya masyarakat terutama para pelaku perjalanan merasa resah karena terkadang yang nekad sampai memeped kendaraan orang yang lewat.

BACA JUGA  Dituding Lecehkan Gubernur, Dewan Adat Kota Palu minta Yahdi Basma di "Givu"

Laporan : Nila

Sejak diperketatnya penjagaan di Posko Covid-19 yang ada di Perbatasan Utara Masuk ke Wilayah Kota Palu, sejak itupula bermunculan calo-calo ” Jalan Pintas” istilah yang pantas dilekatkan kepada mereka yang berburu mangsa untuk diantarkan melalui jalan pintas tanpa melewati posko covid-19.

Mungkin sekilas terlintas sebuah pertanyaan dibenak para pelaku perjalanan ini, Kenapa harus ada istilah jalan pintas yang berbea (tarip). Tarip yang merupakan imbalan atau sewa pengantaran bagi para calo-calo ini, dimana mereka adalah penduduk setempat yang tinggal di kampung di seputaran posko Covid.

Tentu saja jawabnya, itu karena ketidakmampuan masyarakat sebagai pelaku perjalanan untuk menebus surat rapid test/swab yang terasa sangat membebani masyarakat. Jadi alternatip agar para pelaku perjalanan yang merasa tidak mampu untuk menebus surat rapid test ini, mau tak mau, suka atau tidak suka merekapun terpaksa harus memilih untuk melalui jalan pintas kendati harus merogoh kocek sebagai biaya pengantaran sebesar Rp25 ribu, agar bisa masuk ke Kota Palu tanpa melewati jalur di posko Covid.

“Ya mau gimana lagi, tidak ada pilihan lain. Daripada kita harus membayar ratusan ribu di posko Covid untuk menebus surat rapid test, kami pastinya merasa berat. Karena untuk cari makan saja sekarang semakin susah. Semua terdampak covid, jadi harus mengirit biaya untuk bisa bertahan hidup sampai pandemi ini berlalu. Menurut kami dengan Rp25 ribu, sedikit lumayanlah meskipun sebenarnya kami tahu itu salah, karena semacam bentuk penindasan dan pembodohan terhadap para pelaku perjalanan. Karena itukan jalan umum, bukan jalan milik pribadi,” ungkap Agus, sebagai salah satu pelaku perjalanan yang terpaksa harus memilih melewati jalan pintas yang berbea.

BACA JUGA  Gerebek Bandar Narkoba, Polres Palu Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah

Sebenarnya penerapan persyaratan yang diberlakukan bagi para pelaku perjalanan ini, dengan harus menunjukkan surat hasil rapid tes anti gen negatif di posko covid 19, itu langkah yang sangat baik dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Tetapi apakah semua masyarakat atau pelaku perjalanan sanggup untuk menembus surat tersebut. Tentu saja jawabnya, tidak semua sanggup. Apalagi surat tersebut masa berlakunya 2×24 jam.
Sementara latar belakang ekonomi masyarakat kita berbeda-beda. Mereka keluar masuk ke Kota Palu mencari kerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan belum tentu mereka semua adalah berasal dari golongan orang yang mampu.
Tentunya dengan dikeluarkannya keputusan bersama unsur terkait, Pemerintah Kota Palu mengambil kebijakan untuk menghentikan atau meniadakan posko covid 19 yang ada di wilayah perbatasan masuk ke Kota Palu dan salaah satunya di Tawaeli.
Semoga saja langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Palu bisa menghentikan aksi pembodohan yang setiap harinya ditemui di wilayah Jalur Desa Karumba dan Sekitarnya. ***

Komentar

News Feed