oleh

Kebijakan OJK Mudahkan Perbankan dalam Mendukung UMKM Terdampak Covid 19

Kepala OJK Sulteng, Gamal Abdul Kahar

PALU,SM.Com – Dalam rangka diseminasi kebijakan OJK dan perkembangan terkini terkait Industri Jasa Keuangan di Sulawesi Tengah, OJK Sulteng mengadakan pertemuan tahunan dengan sejumlah wartawan ekonomi di salah satu cafe yang ada di Kota Palu, Kamis (17/12/2020).

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri langsung Kepala OJK Sulteng, Gamal Abdul Kahar , yang begitu banyak menjelaskan peran OJK dalam mendorong perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama UMKM, apalagi disaat pandemi Covi19.

Gamal sapaannya Kepala OJK Sulteng, banyak memaparkan soal kondisi terkini perbankan pasca bencana di Sulteng ditambah lagi dampak dari adanya pandemi covid 19.

Dalam paparannya, Gamal memaparkan bahwa pada kondisi daerah yang tidak stabil saat itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Sebagaimana yanh direles OJK pada 11 Desember 2020.

POJK perpanjangan kebijakan stimulus covid di sektor perbankan ini, jelas Gamal sesuai yang direles OJK Pusat, dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan.

BACA JUGA  Ditengah Mewabahnya Pandemi Covid 19, Pelayanan KB Tetap Dimaksimalkan

POJK ini juga ditujukan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard.

Sebelumnya, jelas Gamal lagi, OJK pada Maret 2020 telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus COVID-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 sebagai quick response dan forward looking policy atas dampak penyebaran COVID-19. Dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 ini maka kebijakan stimulus ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Hingga 9 November 2020, realisasi restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp936 triliun yang diberikan kepada 7,5 juta debitur. Jumlah itu terdiri dari debitur UMKM sebanyak 5,8 juta debitur dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp371,1 triliun dan 1,7 juta debitur non UMKM senilai Rp564,9 triliun.(**)

Komentar

News Feed