Kasus Fitnah terhadap Gubernur Sulteng Harus Dituntaskan.

0
119

Gubernur Sulteng, Drs. H. Longki Djanggola,MSi didampingi Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Drs. Lukman Wahyu Hariyanto M.Si saat menuju ke ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulteng, Jumat pekan lalu. (F-nila)


PALU, Sultengmembangun.com – Telah berjalan selama dua bulan kasus berita hoax yang memfitnah Longki Djanggola sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, belum ada kejelasan proses hukumnya.
Sehingga Gubernur Sulteng, Longki Djanggola turun langsung mendatangi polda sulteng, menyampaikan aduannya/laporannya kembali dengan didampingi tim kuasa hukum.

Fahriyanto S. Maso’ama

Ketua Milenial Peduli Sulteng (GMPS)
/(Pemerhati Konstitusi), Fahriyanto S. Maso’ama menilai bahwa penegakan hukum terkait kasus ini harus dituntaskan. Karena hal ini akan berimbas kepada kehidupan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum khususnya Polda Sulteng.

Apalagi saat ini banyaknya kasus-kasus hukum yang tidak tuntas diselesaikan, contohnya kasus korupsi Dana Pembagunan Asrama Haji Palu sampai saat ini tidak ada kejelasan tentang penyelesaian kasus tersebut, ungkap Fahriyanto.

Hoaks atau Berita bohong pun merusak tatanan sosial masyarakat, karena berdampak pada timbulnya keonaran dan kericuhan.

Gubernur Sulteng, H. Longki Djanggola saat keluar dari ruang Ditreskrimsus Polda Sulteng, usai menyampaikan laporannya, Jumat (5/7/2019).(F-nila)

” Fitnah yang ditujukan kepada Tadulako Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si yang diduga sengaja disebarluaskan oknum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yahdi Basma, dianggap sangat meresahkan masyarakat Sulteng karena menimbulkan keonaran, kericuhan dan kemarahan pada masyarakat yang dapat merusak tatanan dikehidupan sosial masyarakat serta mengganggu kerukunan hubungan antar-masyarakat di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Menanggapi beberapa berita yang membandingkan kasus ini dengan tanggungjawab Longki Djanggola sebagai Gubernur Sulteng, Diapun menilai bahwa persoalan pemulihan bencana memang sangat penting. Tetapi kasus hukum juga harus benar-benar ditangani. Agar kepercayaan rakyat terhadap instansi kepolisian tidak menurun. Jangan sampai muncul reaksi dari masyarakat dan menjadi konflik dikemudian hari. Kasus ini meresahkan masyarakat sebab terkait pemimpin didaerah ini, yang merupakan salah satu tadulako Sulteng, yang juga adalah turunan ke-11 dari Raja di tanah Kaili ini, tandasnya.

Meskipun sejumlah politisi dan aktivis di Sulteng menilai laporan tentang kasus hoax ini tidak penting untuk disikapi dan dipersoalkan. Bahkan mereka mengatakan bahwa yang terpenting Gubernur harus lebih fokus terhadap permasalahan daerah apalagi Sulteng saat ini belum benar-benar pulih pasca bencana 28 sepetember silam.

” Saya pribadi sangat setuju kalau pemulihan kota Palu, Sigi, Donggala yang terdampak bencana harus benar-benar diprioritaskan dan diperhatikan. Tetapi kasus hukum hoax/fitnah terhadap Gubernur harus tetap dituntaskan oleh pihak kepolisan sebagai lembaga hukum. Karena hal ini sangat penting juga. Agar menjadi pelajaran kepada masyarakat bahwa fitnah atau hoax hal yang sangat berbahaya dan bakal menimbulkan konflik di masyarakat karena ini terkait pemimpin/ tadulako daerah yang difitnah, ” tandas Fahri berharap agar pihak Polda Sulteng dapat segera menyelesaikan kasus ini, sesuai dengan hukum yang berlaku. (*N)

REDAKTUR : NILA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here