oleh

Kalan BPK RI Pemda Harus Pro Aktif dan Komprehensif

Prof.Harry Azhar Azis, M.A.,Ph.D

PALU, Sultengmembangun.com – Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pihak BPK RI, merupakan sebuah pencapaian minimum dalam pengelolaan keuangan negara. Kalau di Perguruan Tinggi, pemberian penilaian = A, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = B, dan penilaian Disclaimer atau tidak wajar dianggap tidak lulus.
“Pemberian opini Disclaimer atau tidak wajar atas pengelolaan keuangan negara baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun ditingkat Provinsi, patut menjadi perhatian. Dan bila sampai lima tahun terus menerus Disclaimer, maka ini patut dipertanyakan apakah kabupaten/kota atau provinsi yang tidak pro aktip dalam menyikapi pengelolaan keuangan negara ataukah kepala perwakilan (kalan) BPK yang tidak pro aktip dalam menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Untuk itu saya harapkan kedua belah pihak harus saling berkoordinasi dalam hal ini agar pengelolaan keuangan daerah dapat terealisasi dengan baik, tepat waktu dan tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan tidak ada lagi pemda kabupaten/kota maupun provinsi yang mendapat opini dibawah WTP ,” himbau Prof.H.Harry Azhar Azis,M.A., Ph.D, Anggota Komisi V BPK RI diacara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK RI Wilayah Sulawesi Tengah, Senin (25/2/2019).
Dalam kewenangannya sebagai anggota komisi V BPK RI, Prof Harry Azhar Azis mendorong agar seluruh bupati/walikota dan gubernur dan seluruh kalan BPK RI, untuk terus pro aktip dalam memberikan solusi terhadap masalah pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Mengingat batas akhir penyampaian laporan atas pengelolaan keuangan daerah per 31 Maret 2019. Karena hasil pemeriksaan oleh pihak BPK akan disampaikan pada Juli 2019, pungkasnya.
Terkait dengan pemenuhan pencapaian opini WTP, kata Prof Harry Azhar, hanya merupakan pemenuhan yang minimum. Sementara pemenuhan yang maksimum terlihat pada peningkatan kesejahteraan rakyat. “Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara terbuka dan bertanggungjawab. Dalam hal ini peran serta dari para kalan dalam melakukan koordinasi secara komprehensif dengan para bupati/walikota dan gubernur harus lebih dimaksimalkan lagi dalam meraih opini WTP yang artinya pengelolaan keuangan daerah sudah terkelola secara lebih baik,” harapnya.
Sekedar untuk diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, selama empat tahun berturut-turut Pemprov Sulteng meraih opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan apabila sampai lima kali meraih Opini WTP, sebagai apresiasi dari pihak BPK RI akan memberikan reward kepada pemdanya yaitu berupa pemberian dana insentif. ” Saya berharap peran pemdanya lebih konsen lagi dalam pengelolaan keuangan daerah agar terus meningkat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi berbagai ketimpangan yang ada antara lain mendorong keberhasilan program pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, penurunan angka gini ratio serta peningkatan IPM, tandasnya.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof Harry Azhar, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola sangat optimis bahwasanya pemprov sulteng dalam tata kelola keuangan daerah di tahun anggaran 2018 kemarin bisa meraih opini WTP lagi.
Meskipun pasca bencana di wilayah Sulteng, ada beberapa daerah yang terkena bencana, namun dari pihak BPK RI memberikan pemberlakuan khusus terhadap penilaian pengelolaan keuangan daerah. ” Insya Allah, sepanjang tidak ada yang menyimpang, saya yakin Pemprov Sulteng akan meraih opini WTP,” kata Gubernur Longki Djanggola sembari menjelaskan bahwa dalam penilaian BPK ada tiga hal utama yang dinilai yaitu persoalan aset, pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah serta tindaklanjut pemda atas semua temuan yang ada. Dan alhamdulillah dari pemprov Sulteng sudah menindaklanjutinya atas temuan BPK.(nila)
REDAKTUR : NILAWATI

BACA JUGA  Sinergi Program Kampung KB di Daerah Bencana dalam Membangun & Memandirikan Masyarakat

Komentar

News Feed