JELANG PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO SENIN, 4 MARET 2019 PERJUANGAN PRODI AGRIBISNIS MEMBUKA LEBAR PINTU RUANG SENAT UNTAD MELALUI PEMAHAMAN STATUTA UNTAD (BAGIAN 2)

0
637

OLEH : Dr.Yulianti Kalaba, SP.,MP
Ketua Prodi Agribisnis, Faperta.
Universitas Tadulako

PEMILIHAN REKTOR UNTAD TAHUN 2019 TERANCAM TIDAK SAH
APAKAH DIBENARKAN PEMILIK HAK SUARA DALAM PEMILIHAN
ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN BERTENTANGAN DENGAN STATUTA?

Pengantar
Perjuangan sebagian dosen Prodi Agribisnis membandingkan proses pemilihan anggota senat universitas wakil dosen yang terjadi secara empiris dengan Statuta UNTAD membuahkan hasil.

Kajian terhadap Statuta Universitas Tadulako yang menjadi peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNTAD (Pasal 1 Statuta Universitas Tadulako-Permenristekdikti Nomor 8 Tahun 2015) memperlihatkan bahwa kondisi yang terjadi pada proses pemilihan anggota senat wakil dosen bertentangan dengan Statuta UNTAD.

Padahal, sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNTAD, maka Statuta UNTAD harus dipatuhi. Statuta UNTAD ditetapkan di Jakarta, 22 April 2015 oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berikut dipaparkan lanjutan hasil Kajian Akademik terkait dengan pemilik hak suara pada proses pemilihan anggota senat universitas wakil dosen nonprofesor untuk memilih wakil dosen bidang keilmuan agribisnis dan proses pemilihan PAW anggota senat wakil dosen nonprofesor. Hasil Kajian Akademik Prodi Agribisnis ini disampaikan oleh Ketua Prodi Agribisnis Dr. Yulianti Kalaba, SP., MP kepada media ini.

Pembenahan institusi UNTAD membutuhkan kepedulian dan keberanian setiap warganya dalam mengungkapkan kebenaran. Walau sekecil apapun, yang salah tetaplah salah dan yang benar akan selalu benar, walau tertutup debu.

CACAT ADMINISTRASI
Pemilik Hak Suara dalam Pemilihan Wakil Dosen Nonprofesor Bidang Keilmuan Agribisnis dan Pemilik Hak Suara pada Pemilihan Anggota Senat Pergantian Antar Waktu Wakil Dosen Nonprofesor.

Surat Rektor UNTAD tanggal 30 Januari 2018, yang dikirim pada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, perihal: Pengisian Anggota Senat Universitas Wakil Bidang Ilmu Dosen Nonprofesor (No Surat: 904/UN28/KP/2018), tanpa lampiran Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas. Maka pemilihan wakil dosen nonprofesor bidang ilmu agribisnis yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018 murni dilakukan berdasarkan Statuta UNTAD di mana profesor ikut memilih calon anggota senat wakil dosen nonprofesor seperti yang tercantum pada Statuta UNTAD pasal 32 ayat 3.

Hal ini ternyata kemudian menjadi salah satu masalah ditolaknya calon anggota senat nonprofesor wakil bidang ilmu agribisnis oleh Rektor UNTAD. Berdasarkan Statuta UNTAD seluruh dosen di fakultas memiliki hak suara.

Maka walaupun pemilihan anggota senat wakil dosen nonprofesor, profesor tetap memiliki hak suara sebagaimana tercantum dalam Statuta UNTAD. Demikian juga dosen non PNS dan dosen BLU.

Pemilihan anggota senat wakil dosen nonprofesor pada bidang keilmuan agribisnis telah melibatkan semua komponen dosen sesuai Statuta UNTAD. Dosen PNS, baik profesor maupun nonprofesor maupun dosen non PNS dan BLU.

BACA JUGA  Mantan Kepala BPS Sulteng, Faizal Anwar Diamanahkan Jadi Kepala BPS Lampung

Namun Rektor UNTAD dalam suratnya nomor 1160/UN28/KP/2018 tanggal 2 Februari 2018; perihal pemilik hak suara menegaskan bahwa: untuk dan dalam rangka menjaring bakal calon anggota senat universitas wakil dosen hendaknya menjaga nilai-nilai demokrasi, baik untuk wakil dosen profesor maupun nonprofesor.

Untuk calon anggota senat wakil dosen profesor dipilih dari dan kalangan profesor sendiri, demikian halnya wakil dosen non profesor dipilih dari dan untuk dosen nonprofesor. Pernyataan Rektor UNTAD ini telah melanggar Statuta UNTAD.

Setelah wakil dosen bidang ilmu agroteknologi yang menggantikan hak wakil dosen bidang ilmu agribisnis terpilih sebagai Dekan Fakultas Pertanian, maka pada tanggal 19 Februari 2019 dilakukan pemilihan anggota senat universitas pergantian antar waktu wakil dosen nonprofesor.

Pemilik hak suara adalah dosen PNS Non Guru Besar pada salah satu dari lima bidang ilmu yaitu: hortikultura, agribisnis, hama dan penyakit tumbuhan, pengelolaan sumberdaya lahan, teknologi hasil pertanian. Pemilik hak suara yang ditetapkan oleh panitia melanggar Statuta UNTAD. Bidang ilmu agronomi tak memiliki hak suara, demikian juga dengan 5 bidang ilmu lain yang berada di sub rumpun ilmu sosiologi pertanian, yaitu: sosial ekonomi pertanian, gizi masyarakat, ekonomi pertanian, sosiologi pedesaan, dan penyuluhan. Kelima bidang ilmu ini tak disebut sebagai bidang ilmu.

Jika berdasarkan program studi yang ada, maka hanya ada dua program studi yaitu: (1) program studi agroteknologi di mana semua dosen bidang ilmu dalam sub rumpun ilmu pertanian dan perkebunan serta sub rumpun teknologi dalam ilmu tanaman mengajar pada prodi agroteknologi; (2) demikian juga program studi agribisnis di mana semua dosen bidang ilmu dalam sub rumpun ilmu sosiologi pertanian mengajar pada prodi agribisnis. Berikut adalah rincian bidang ilmu yang masuk dalam sub rumpun ilmu pertanian dan perkebunan, serta rincian bidang ilmu pada sub rumpun teknologi dalam ilmu tanaman: (1) ilmu tanah; (2) hortikultura; (3) ilmu hama dan penyakit tanaman; (4) budidaya pertanian dan perkebunan; (5) pemuliaan tanaman; (6) teknologi industri pertanian dan agroteknologi; (7) teknologi hasil pertanian; (8) teknologi pertanian; (9) teknologi pangan dan gizi; (10) teknologi pasca panen; (11) teknologi perkebunan; (12) bioteknologi pertanian dan perkebunan; dan (13) ilmu pangan. Semua dosen pada dua sub rumpun ilmu ini bergabung di Prodi Agroteknoogi.

Selanjutnya pada sub rumpun ilmu sosiologi pertanian terdapat bidang ilmu: (1) sosial ekonomi pertanian; (2) gizi masyarakat dan sumber daya keluarga; (3) ekonomi pertanian; (4) sosiologi pedesaan; (5) agribisnis; dan (6) penyuluh pertanian. Semua dosen pada sub rumpun ilmu sosiologi pertanian bergabung di Prodi Agribisnis.

Dosen yang mengajar pada prodi agroteknologi dengan bidang keilmuan agroteknologi telah memiliki wakil, maka sudah sepantasnya wakil dosen dari prodi agribisnis dan bidang keilmuan agribisnis memiliki wakil dosen nonprofesor pada senat universitas. Kondisi terakhir memperlihatkan: 2 wakil dosen nonprofesor di senat universitas berasal dari bidang ilmu yang sama yaitu: bidang ilmu agroteknologi. Sedangkan bidang ilmu agribisnis tidak memiliki wakil dosen bidang ilmu. Hal ini tentunya menjadi tidak adil bagi dosen nonprofesor bidang ilmu agribisnis.

BACA JUGA  Dukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Gubernur Longki Resmikan 3 Pasar Rakyat di Banggai

Cacat Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Senat
Wakil Dosen: Saran Komnas HAM untuk Mem PTUN Rektor UNTAD

Prodi Agribisnis telah berjalan cukup panjang menelaah hal ini dan telah menemukan berbagai cacat administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan anggota senat universitas.

Rektor UNTAD yang tidak membantu menyelesaikan permasalahan ini telah menyebabkan Prodi Agribisnis akhirnya ke Ombudsman setelah 2 minggu Rektor UNTAD tidak menanggapi surat dari Prodi Agribisnis.

Tembusan ke Komnas HAM membuahkan hasil dan Prodi Agribisnis telah mendapat kunjungan Komnas HAM atas perintah Menteri Hukum dan HAM RI pada pada hari kamis tanggal 7 Februari 2019. Belakangan ketika Komnas HAM datang, baru diketahui bahwa ternyata ada Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas, yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2018, yaitu Peraturan Senat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Senat Nomor 2460/Senat-UTD/KP/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas Tadulako.

Sekretaris Senat yang ditemui Komnas HAM tidak serta merta dapat memperlihatkan peraturan ini. Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas tidak pernah diterima, baik oleh Fakultas Pertanian maupun oleh Prodi Agribisnis. Bagaimana dengan fakultas lain, apakah mengetahui peraturan ini?. Hal ini masih menjadi tanda tanya. Peraturan ini ditetapkan sehari setelah Rektor UNTAD menyurat kepada Dekan Faperta untuk menyelenggarakan pemilihan anggota senat wakil dosen bidang ilmu agribisnis (Surat Rektor Nomor 904/UN28/KP/2018 tanggal 30 Januari 2018; tanpa lampiran; perihal: pengisian anggota senat universitas wakil bidang ilmu dosen nonprofesor). Menyelenggarakan pemilihan anggota senat wakil dosen tanpa tata cara pemilihan anggota senat tentu merupakan hal yang menjadi tanda tanya. Apalagi ternyata substansi Peraturan Senat bertentangan dengan Statuta UNTAD. Bagian mana yang bertentangan?.

Pada Statuta UNTAD Pasal 32 ayat (3) disebutkan: Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) orang wakil dosen yang profesor dan 2 (dua) orang wakil dosen yang nonprofesor yang dipilih oleh seluruh dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor. Apa yang terjadi pada Peraturan Senat Nomor 2 Tahun 2018?. Pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa Anggota Senat Wakil Dosen nonprofesor sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), dipilih oleh dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh dekan kepada rektor; ayat (2) Fakultas yang memiliki lebih dari 3 (tiga) orang profesor, maka keanggotaan senat dipilih dari dan oleh profesor pada fakultas bersangkutan.

Pada pelaksanaannya: pemilihan anggota senat wakil dosen nonprofesor tidak dipilih oleh seluruh dosen pada fakultas, profesor tidak memiliki hak suara dalam pemilihan anggota senat wakil dosen nonprofesor. Demikian juga pemilihan anggota senat profesor, hanya dipilih oleh profesor, dan tidak melibatkan seluruh dosen di fakultas. Hal ini tentunya merupakan pelanggaran dalam hal penerapan Statuta UNTAD.

BACA JUGA  Pemkab & DPRD Bangkep Sepakat Penuhi Tiga Tuntutan Masyarakat Bulagi Bersaudara

Karenanya Prodi Agribisnis merasa perlu dilakukan pembenahan sebelum terjadi pemilihan rektor. Komnas HAM dalam penyampaiannya pada kunjungan hari kamis tanggal 7 Februari 2019 menyarankan untuk mem PTUN Rektor karena cacat administrasi
terjadi pada proses pemilihan anggota senat, terutama yang dilakukan untuk memilih anggota senat wakil dosen bidang ilmu agribisnis. Namun hal ini belum dilakukan. Prodi Agribisnis berpikir positif untuk ikut membangun institusi UNTAD dan berharap Menristekdikti tentunya akan menangani masalah ini dengan baik tanpa harus berupaya mengambil jalan melapor ke PTUN.

Untuk itu Prodi Agribisnis melakukan sosialisasi Kajian Akademik ini agar dapat menjadi bagian dari bahan pertimbangan Menristekdikti dalam pembenahan keanggotaan senat universitas sebelum dilakukan pemilihan Rektor UNTAD.

Sebaiknya Menristekdikti Menunda Pemilihan Rektor 4 Maret 2019:
Tanggal 5 Maret 2019 UNTAD Memerlukan Pelaksana Tugas Rektor
untuk Membenahi Kenggotaan Senat Universitas
Berbagai penyimpangan dalam proses pemilihan anggota senat wakil dosen telah terjadi di UNTAD dan Rektor UNTAD mengambil andil dalam penyimpangan ini. Dengan kesabaran, Prodi Agribisnis telah mampu membuka lebar pintu ruang senat UNTAD. Saat ini terlihat di ruang senat UNTAD telah bercampur wakil dosen yang hak dan yang tidak hak menjadi anggota senat. Cacat administrasi seperti yang diungkapkan di atas telah mewarnai pemilihan anggota senat wakil dosen.

Pelanggaran Statuta UNTAD mewarnai proses pemilihan anggota senat wakil dosen. Diantaranya, tata cara pemilihan anggota senat yang bertentangan dengan statuta. Untuk itu keanggotaan senat universitas perlu ditata ulang. Apabila tanggal 4 Maret 2019 terlaksana Pemilihan Rektor UNTAD, maka akan bertambah jumlah pelanggaran dalam perhelatan pemilihan Rektor UNTAD. Pemilihan rektor seharusnya terjadi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan pemimpin PTN yang sedang menjabat, Permenrisrekdikiti Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1). Pada tanggal 5 Maret 2019 sebaiknya Menristekdikti menetapkan dan melantik Pelaksana Tugas Rektor UNTAD yang bukan rektor saat ini untuk membenahi ‘isi’ ruang senat terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan pemilihan rektor. Termasuk membenahi tata cara pemilihan anggota senat agar sejalan dengan statuta. Prodi Agribisnis optimis waktu setahun tentu cukup untuk melakukan hal ini.

Dengan dibenahinya ‘isi’ ruang senat berdasarkan Statuta UNTAD, maka anggota senat universitas wakil dosen baik wakil dosen profesor dan wakil dosen nonprofesor yang mewakili seluruh dosen UNTAD akan bebas memilih pemimpinnya sesuai hati nurani, dan warga UNTAD kelak akan mendapatkan pemimpin yang adil dan objektif dalam menjalankan tugas dan taat pada aturan yang ada. (Tamat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here