Merindukan perubahan. Sudah enam kali mengalami pergantian kepala daerah, namun kondisi daerah terutama sejumlah desa yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, masih sangat memprihatinkan. Layanan penerangan belum maksimal, demikian halnya untuk layanan internet, yang juga belum maksimal. Kekeringan karena tidak tersedianya layanan air bersih yang layak konsumsi serta beragam masalah lainnya, yang sampai saat ini masih menghimpit kehidupan masyarakat di Banggai Kepulauan.
Laporan : Idriyanto J. Yadimo
Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi Tengah dan beribu kota di Salakan. Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah dengan Kabupaten Banggai.
Pada tanggal 04 Oktober 1999, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 menetapkan pulau-pulau di tengah lautan tersebut menjadi daerah otonom Banggai Kepulauan, sementara kabupaten induk tetap disebut Kabupaten Banggai dan pemekarannya disebut Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). (wikipedia.2020).
Secara geografis, Kabupaten Banggai Kepulauan terletak antara 1° 06’’ 30″ Lintang Selatan sampai dengan 1° 35′ 58″ Lintang Selatan dan 122° 37′ 6,3″ Bujur Timur sampai dengan 123° 40′ 1,9″ Bujur Timur di Jazirah Timur Laut Pulau Sulawesi. Populasi penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan 118.403 jiwa (2019). (Bangkep. go. Id)
Hingga saat ini, kabupaten Banggai Kepulauan sudah 6 (enam) kali mengalami pergantian Kepala Pemerintahan (Bupati), namun belum ada perubahan yang nyata, yang bisa membanggakan masyarakatnya. Kondisi pembangunan masih stagnan, status sosial masyarakatnya masih dibawah rata-rata garis kemiskinan. Apalagi ditambah lagi dengan mewabahnya Virus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada pertengahan tahun 2020, kondisi masyarakat di kabupaten ini mulai terpuruk. Karena adanya pembatasan aktifitas masyarakat yang tentunya sangat mempengaruhi perekonomian penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Kekhawatiran akan terpapar Covid-19 sangat mengganggu aktifitas keseharian penduduk. Bersyukur masih ada bantuan dari pemerintah yang sekiranya masih bisa meringankan beban ekonomi keluarga dan maaih diterima oleh masyarakat Banggai Kepulauan, walaupun banyak polemik yang terjadi. Lumayanlah, masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah tersebut.
Ditengah mewabahnya virus corona,
hingga dipenghujung 2020 ini, masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan kembali dikejutkan dengan sebuah berita kasus skandal korupsi Dana Bantuan Sosial (BanSos).
Berawal dari sebuah pemberitaan tentang dugaan korupsi dana satgas covid-19 di sebuah kecamatan.
Seperti manusia yang baru terbangun dari tidurnya, belum sempat untuk menyadari apa apa yang sebenarnya terjadi, terdengar kabar ada salah seorang pejabat pemerintahan yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pada bagian terpenting (jantung pemerintahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai kepualauan menghilang, raib bak ditelan bumi.
Publikpun mulai resah, desas desus nyaring terdengar, dari sudut-sudut warung kopi, pangkalan ojek/bentor, sampai pada kalangan cendikiawan. Spekulasi, dugaan, analisa, bahkan tuduhan tanpa bukti lantang terdengar. Keresahan masyarakat itupun mendapat sambutan hangat dari para pemuda aktivis pemerhati daerah banggai kepulauan.
Suara-suara lantang itu kini bergema dijalanan ibukota Salakan. Suara-suara itu mungkin terdengar merdu ditelinga masyarakat yang selama ini sudah apatis dengan keadaan daerah ini. Yaahh, apatis karena merasa sudah lama kehilangan harapan akan perbaikan kondisi infrastruktur yang sudah mulai usang, jalanan aspal yang rusak berlubang, kesulitan mendapatkan sumber daya air layak konsumsi, keterbatasan jaringan listrik, dan masih banyak kekurangan lainnya. Mungkin masyarakat sudah terbiasa dengan keadaan, dan bahkan terkesan jadi manusia-manusia tangguh yang sanggup menaklukkan kondisi alam banggai kepulauan.
Akan tetapi, suara-suara pembelaan kepada masyarakat yang gegap gempita itu mengusik segelintir oknum. Mereka gelisah, tak pulas menikmati tidur siangnya. Semilir angin penyejuk tidur sang tuan kini telah bercampur dengan suara bising dari pengeras suara.
Rencana liburan akhir tahun sang tuan terganggu. Biaya belanja istri kesayangan terancam hilang. Reputasi di ujung tanduk. Tak bisa dikompromikan lagi, publik sudah terlanjur mengerti keadaan sebenarnya.
Kini, analisa-analisa yang bermutu mudah terdengar dari sudut-sudut wilayah banggai kepulauan.
Syukurlah, kesadaran publik akan kondisi daerah kembali hadir, meskipun belum sepenuhnya merata pada masyarakat banggai kepulauan.
Dibalik aksi pembelaan atas nasib rakyat dari aktivis itu, terbesit kalimat pertanyaan menggelitik wawasan sebagai warga negara, pada tubuh dan jiwa manakah sebenarnya bersemayam rasa peduli kepada rakyat dan pada daerah ? Dimanakah gerangan para pemimpin dan para wakil rakyat, yang kini telah duduk enak di kursi empuk dan nyaris tidak peduli lagi dengan kondisi rakyatnya.
Dimanakah kalian berada ???? Jangan hanya pandai berujar janji untuk mendapatkan suara rakyat. .
Wahai para penguasa, tunjukkanlah baktimu atas negeri ini, buktikanlah janjimu untuk kemaslahatan umat, dimana suaramu untuk memperjuangkan nasib rakyat dan memajukan daerahmu. Jangan menjadi penguasa yang zolim.
Karena hingga dipenghujung tahun 2020 ini. Kondisi daerah kita ini semakin terpuruk, masyarakat semakin terlilit kemiskinan ditambah lagi derita rakyat yang terhimpit dampak covid -19.
Berharap semoga di 2021 mendatang, akan ada secercah harapan baru bagi rakyat yang sangat merindukan perubahan dan kemajuan daerah.
Selamat menyambut tahun 2021. Semoga di tahun 2021 nanti, semangat montolutusan Banggai Kepulauan tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
Komentar