Gubernur Mewanti OPD dalam Mengelola Sumber Penerimaan Daerah

0
953
Diacara Diseminasi Pencegahan Korupsi bidang OPD, gubernur Longki Djanggola menekankan OPD nya untuk mewaspadai tindak korupsi.(F-hms prov)

PALU, Sultengmembangun.com – Salah satu upaya pencegahan korupsi yang jadi perhatian KPK di tingkat daerah adalah pada bidang OPD (Optimalisasi Penerimaan Daerah).

Karenanya KPK mendorong tiap Pemda untuk menyelenggarakan sistem pemantauan penerimaan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi.

Menyikapi hal itu, Gubernur Sulteng Drs. H. Longki Djanggola, M.Si menekankan kepada seluruh jajarannya untuk terus berbenah dan melakukan penguatan tata kelola daerah dengan mengoptimalisasi penerimaan daerah. Hal ini dilakukan gubernur Longki sebagai upaya mencegah korupsi dengan memaksimalkan peningkatan pundi-pundi penerimaan daerah, tandas Gubernue Sulteng H.Longki Djanggola saat membuka Diseminasi Pencegahan Korupsi bidang OPD, Selasa(19/2/2019), di ruang Polibu kantor Gubernur.

Penerimaan daerah yang sumbernya dari pajak dan retribusi lanjut gubernur sangat rawan korupsi sehingga harus hati-hati dalam mengelolanya.

“Terus terang disitu yang paling banyak (godaannya) maka Saya ingatkan betul-betul kuatkan iman, punya moralitas dan komitmen kuat supaya tidak terjerumus (korupsi),” tambahnya.

Dengan kegiatan diseminasi, Ia harapkan dapat meningkatkan wawasan dan komitmen stakeholder dalam pencegahan korupsi.

BACA JUGA  Mantapkan Persiapan Jelang Pilpres dan Pileg 2019 di Sulteng

Menguatkan penyampaian gubernur, Kepala Satgas KPK Korwil 9 Budi Waluya mengatakan penerimaan beberapa daerah yang telah melakukan optimalisasi, terbukti naik signifikan

“Cukup signifikan rata-rata hingga 24 % berkat optimalisasi,” kata Budi.

Budi juga memaparkan bahwa supervisi KPK pada 2019 meliputi 34 pemerintah provinsi dan 548 pemerintah kabupaten yang dibagi dalam 9 wilayah pengawasan dari Sabang sampai Merauke.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sulteng Rahmat Haris mengungkapkan bahwa bank pembangunan daerah selaku pengelola kas daerah digandeng KPK dalam menyukseskan korsupgah (koordinasi, supervisi dan pencegahan) bidang OPD.

“Ini kelanjutan dari pertemuan 30 Januari 2019 di KPK untuk membahas success story KPK pada beberapa BPD di sumatera dari sisi OPD,” jelas dirut yang juga merangkap Asosiasi Bank Pembangunan Daerah.

Dari aspek perangkat sendiri Bank Sulteng sudah cukup memadai dan siap mengimplementasi OPD.

Peserta diseminasi berasal dari badan pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset provinsi, kabupaten dan kota Se Sulteng.(hms pemprov sulteng)

REDAKTUR : NILAWATI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here