Gelar Hajatan/Pesta dengan Tutup Jalan, Akan Ditindak Tegas

0
102

Kasat Lantas Polres Palu, IPTU Abdhi Hendriyatna,SIK Saat memberikan keterangan kepada para insan pers terkait aturan penutupan jalan untuk kepentingan hajatan/pesta.(F-ist)

PALU, Sultengmembangun. com – Tutup Jalan untuk kepentingan Hajatan/Pesta, Sanksinya akan ditindak tegas. Apalagi sampai menutup full seluruh badan jalan, tentunya ini sudah mengganggu kepentingan orang banyak.

Terkait dengan hal tersebut, Polres Palu melalui Satlantas, akan menindak tegas bilamana terjadi lagi hal demikian.

Kasat Lantas Polres Palu, IPTU Abdhi Hendriyatna,SIK mengatakan akan memberikan tindakan tegas kepada masyarakat yang menggelar hajatan atau pesta apa saja dengan melakukan atau menutup seluruh badan jalan sehingga tidak bisa dilalui oleh si pengendara.
Dan tindakan seperti ini sangat mengganggu kepentingan publik.

“Saya ingatkan kepada seluruh warga Kota Palu, terutama yang memiliki rumah ditepi jalan agar tidak mendirikan tenda diatas jalan raya dengan menutup total seluruh badan jalan dengan tenda. Jika hal itu terjadi maka pihak Lantas Polres Palu tidak segan-segan akan melakukan tindakan tegas,” ujar Iptu Abdhi, Senin(25/11/2019), di Mapolres Palu.

BACA JUGA  Kasus Fitnah terhadap Gubernur Sulteng Harus Dituntaskan.

Pihaknya menambahkan bahwa tidak dilarang untuk menggelar hajatan/pesta, sepanjang tidak menutup seluruh badan jalan. ” Kami masih memberikan toleransi jika warga mendirikan tenda dijalan raya asalkan hanya setengah badan jalan yang dipakai atau ada jalan alternatif yang bisa dilalui kendaraan,” ujarnya.

Sebelum membahas lebih jauh tentang sanksi dan aturan penggunaan Jalan umum digunakan untuk kepentingan pribadi terlebih dahulu kita akan mendefenisikan apa itu pengertian Jalan Umum. Menurut pasal O1 angka (5) Undang undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan lalu lintas umum. Dan Menurut kelompoknya jalan umum terdiri dari: Jalan Nasional. Jalan Provinsi. Jalan Kabupaten, Jalan kota. dan Jalan Desa.

Hal ini dialur dalam pasal 128 ayat (1) 10 Pasal 129 ayat (1) Undang undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Iintas dan aturan jalan. yang menjelaskan bagi masyarakat yang hendak menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi dapat diizinkan menurut aturan jika membuat jalan alternatif. dan juga bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

BACA JUGA  Hari ini, Warga Petobo & Balaroa Gelar Kongres Korban

Selain itu, diapun meminta agar masyarakat harus memahami prosedur izin. Jika izin keramaian bisa didapat dipolsek masing-masing. Sementara izin penutupan jalan utama harus izin dari Lalu Lintas.

“Izin keramaian dari polsek itu bisa, tetapi izin petutupan jalan, harus seizin sama kami selaku penanggung jawab Lalu Lintas secara resmi. Dan jika jalan utama yang ditutup saya tidak ixinkan, namun jika jalan lorong ya silakan anda gunakan,” ungkapnya. (NIla)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here