oleh

FRD Desak APH Usut Tuntas Dugaan Korupsi Tujuh Ratusan Juta Dana SPPD DPRD dan OPD Donggala, yang Masih Dibungkam

Heri Ay Soumena, koordinator aksi saat menyerahkan berkas dugaan beberapa kasus korupsi pada kegiatan aksi damai FRD di Halaman Kantor Kejari Donggala, diterima oleh Kajari Donggala yang diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Erwin Ari Nur Wahyudin,SH.(F-ist)

SULTENGMEMBANGUN.COM, DONGGALA – Sampai saat ini penyelesaian dan penindakan terhadap dugaan kasus korupsi di Kabupaten Donggala tak kunjung ada titik terangnya. Khususnya dugaan kasus
SPPD DPR Donggala hasil temuan BPK tahun 2018/2020 .Demikian halnya dugaan korupsi terhadap kasus dana bansos di dinas sosial Kabupaten Donggala terkait bantuan beras.

Padahal para aktivis dari Aliansi atau Forum Rakyat Donggala sudah 2 kali melakukan aksi damai yang meminta kepada Pihak yang berwenang dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti temuan- temuan tersebut yang diduga kuat praktek korupsinya sangat merugikan rakyat khususnya masyarakat Kabupaten Donggala.

“Aksi damai yang pertama kami dari Forum Masyarakat Donggala melakukan orasi di depan kantor inspektorat Donggala. Kemudian massa aksi bergeser ke kantor Kejari Donggala dan waktu itu kami diterima oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Erwin Ari Nur Wahyudin,SH. Berikutnya massa aksi melanjutkan aksinya menuju ke kantor Polres Donggala dan massa aksi diterima langsung oleh Kapolres Donggala, AKBP Wawan Sunarwirawan, S.I.P., M.T,” ungkap Heri Ay Soumena, selaku Koordinator massa aksi.

BACA JUGA  Gubernur Longki Djanggola : Profesi ASN Jadikan sebagai Ladang amal untuk Fastabiqul Khairat

Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya pemberitaan yang termuat di media cetak,media elektronik maupun media online tentang aksi yang menuntut atas pengungkapan kasus tersebut. Sementara ada banyak oknum wartawan peliputan Donggala saat itu yang meliput kegiatan aksi damai tersebut.

” Ada apa dengan pers dan media di Donggala yang seakan bungkam terhadap pemberitaan dugaan kasus korupsi di Donggala yang dilakukan 2 kali oleh FRD saat itu. Hampir semua media bungkam padahal ada banyak wartawan yang meliput kegiatan aksi yang kami lakukan saat itu,” tandas Heri, salah seorang aktivis di Donggala yang sangat fenomenal ini.

Sementara dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya, pers mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi positif yang mendukung kemajuan masyarakat. Pers bertanggung jawab untuk menyampaikan fakta secara objektif dan selektif, terutama dalam pengungkapan kasus korupsi. Apalagi Dewan Pers punya konsen terhadap masalah pemberantasan korupsi.

” Menjadi pekerja pers harus punya komitmen bekerja untuk kepentingan umum dan tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi. Agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pers. Berdiri diatas kebenaran, memihak masyarakat, itulah pers sejati,” pungkas Hery yang sangat menyesalkan kinerja oknum-oknum wartawan di Donggala.

BACA JUGA  Merasa Termarjinalkan, Masyarakat Bulagi Minta Anggota Dewan Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Pers sebagai watchdog dalam pemberantasan korupsi harus tetap menjaga independensinya. Sehingga jangan sampai karena suatu kekuasaan atau suatu kepentingan pers melampaui batasannya.

” Artinya pers atau media tetap bisa menjaga marwahnya dalam fungsi pengawasan, kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari perilaku korupsi,” tukasnya.

Pers selaku watchdog memantau pekerjaan pemerintah sehari-hari sehingga membantu warga negara menilai kinerja pemerintah. Namun pada kenyataannya, independensi kinerja oknum-oknum wartawan di Donggala sangat mengecewakan.

Padahal sesungguhnya diharapkan media di Donggala dapat menampilkan pemberitaan mengenai penyelewengan keuangan, korupsi politik dan berbagai jenis pelanggaran lainnya.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi dapat menunjukkan fungsi kontrolnya bahwa
mereka melayani kepentingan publik
dengan mengungkapkan penyimpangan dan penyalahgunaan uang negara. Karena pers yang kredibel dijamin mendapat dukungan publik bila mendapat ancaman. Namun faktanya yang ada disini maksudnya di Donggala, kata Heri, semua itu hanya isapan jempol belaka.

Olehnya, diharapkan APH di Donggala segera mengusut tuntas dugaan korupsi atas kasus SPPD DPR Donggala sebesar Rp728.932.500,- hasil temuan BPK tahun 2020 dan Dugaan kasus terhadap dana Bansos di Dinsos Donggala serta beberapa kasus yang mengarah pada tindak pidana korupsi agar kiranya para APH tidak tebang pilih dalam penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Dan kami dari FRD tidak mudah ditunggangi oleh oknum manapun. Kami ingin masalah ini segera diusut oleh Aparat Penegak Hukum,” tegas Heri.

BACA JUGA  Hasil Uji Narkotika BNN Sulteng dan BNNK Poso Bertolak Belakang, Karyawan PT.Poso Energy Dipecat !!!!

Pada aksi damainya waktu itu, Heri sudah menyerahkan berkas- berkas temuan dugaan korupsi atas beberapa kasus yang ada di Donggala. Dan nantinya itu sebagai bahan rujukan dalam mengusut tuntas kasus korupsi yang dimaksud diatas.

” Kami sudah serahkan berkas berupa bukti penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara kepada Kajari dan Kami minta Pihak Kejari Donggala untuk segera mendalami semua persoalan ini,” jelas Hery menambahkan bahwa berkas yang kami serahkan pada kegiatan aksi damai kami di Halaman Kantor Kejari Donggala, diterima oleh Kajari Donggala yang diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Erwin Ari Nur Wahyudin,SH. (*NL)

Komentar

News Feed