oleh

Forum ASN Bersatu Gelar Aksi Desak Bupati Bangkep Terkait Keterlambatan Proses APBD 2021

Tampak para ASN Bangkep melakukan aksi di Depan kantor DPRD Banggai Kepulauan. (F-dok.didi)

SULTENGMEMBANGUN. COM, BANGKEP
– Terkait belum disahkan nya APBD Tahun Anggaran 2021, Hari ini ASN Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor DPRD Bangggai Kepulauan.

Massa aksi yang mengatasnamakan
” Forum ASN Bersatu” Bangkep dalam beberapa tuntutannya mendesak lembaga legislatif selaku tim badan anggaran DPRD Banggai Kepulauan untuk mempercepat pengesahan APBD tahun anggaran 2021.

Selain itu, massa aksi juga mendesak Bupati Banggai Kepulauan selaku pemegang kekuasaan dan kewenangan atas keuangan daerah untuk secepatnya mengambil langkah strategis dalam percepatan APBD tahun anggaran 2021.

Namun entah alasan apa, sehingga sampai saat ini, Pihak Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan belum mengambil sikap dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Sulteng terkait perbaikan penyusunan APBD 2021 Banggai Kepulauan.

” Sepertinya masih terjadi kebingungan di pihak eksekutip dalam menindaklanjuti arahan Gubernur Sulteng terhadap perbaikan draft APBD 2021 yang beberapa waktu lalu telah dikembalikan oleh Gubernur untuk dilakukan perbaikan kembali sesuai dengan Permendagri No 64 tahun 2020, tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021

BACA JUGA  Permintaan Kondom di Palu Meningkat

Sementara di pihak Legislatip pun mengaku belum bisa menjabarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Karena sampai saat ini pihak legislatip mengaku belum menerima hasil perbaikan hinggapada batas yang ditentukan, ” ungkap koordinator massa aksi dalam orasinya di depan gedung DPRD Bangkep, Senin (29/03/2021).

Inilah alasannya mengapa Massa Aksi yang mengatasnamakan Solidaritas Forum ASN Bersatu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan aksi pada hari ini. Kemelut dan Prahara APBD Banggai Kepulauan yang telah menyisakan banyak masalah yang tak kunjung usai.
Dimulai dari perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sampai pada pengambilan keputusan dan pengambilan kewenangan di daerah ini.

Massa aksi diterima oleh Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Rusdin Sinaling, didampingi Wakil Ketua I, Mohammad Risal Arwi S. Pd,i. dan Wakil Ketua II, Eko Wahyudi S.T.

Dalam mengelola keberlanjutan roda pemerintahan Banggai Kepulauan, realitas hari ini, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai abdi negara adalah manusia biasa yang tidak lepas dari segala tuntutan kehidupan, baik kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya.

BACA JUGA  PLN UP3 Palu Pastikan Keamanan Pasokan Listrik Jelang Pilkada Serentak, Natal dan Tahun Baru 2021

Citra daerah dipertaruhkan, demi tatanan pembangunan Banggai Kepulauan kedepannya agar lebih baik.

Tentunya hal ini menjadi peran kita semua baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif dalam mambawa daerah kita ini, Banggai Kepulauan agar lebih mampu dalam mengelola dirinya sendiri melalui otonomi daerah.

Jalan kita masih panjang untuk merubah perilaku dan karakter dari praktek-praktek yang mementingkan kelompok maupun pribadi, yang tidak mencerminkan perilaku Abdi Negara sebagai pelayan masyarakat.

” Berangkat dari masalah ini kita butuh penyamaan persepsi yang solutife, demi melahirkan satu keputusan bersama sehingga APBD Banggai Kepulauan Tahun 2021 dapat segera dilaksanakan,” pungkas Korlap massa aksi dari atas mobil sound yang terparkir di depan kantor DPRD Bangkep.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN berprofesi dengan berlandaskan prinsip komitmen, integritas moral, dan mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya sebagai pelayan publik.

Nilai dasarnya adalah pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia. Sebagai pelayan publik, ASN bertugas memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Karena sejatinya ASN harus tunduk dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

BACA JUGA  Pengukuhan Kepengurusan Forum Pusat Masyarakat Etnik Suku Kaili

Sementara terpisah, Gubernur Sulteng meminta agar Bupati Banggai Kepulauan bersama DPRD kiranya segera dapat mempercepat pembahasan dan penetapan Raperda tentang APBD 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Didi)

Komentar

News Feed