oleh

Edmond : Pembahasan Hak Angket Ibarat Pasir Tertiup Angin Hilang Tak Berbekas

Edmond Leonardo Siahaan, salah seorang Anggota Individu WALHI Sulteng.

SULTENGMEMBANGUN.COM, PALU – Polemik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan Bupati Kabupaten Donggala, ditanggapi beragam oleh masyarakat. Termasuk tanggapan dari Edmond Leonardo Siahaan, Pengacara yang juga lama malang-melintang di dunia Organisasi Non Pemerintah (Ornop) Sulteng yang diwawancara lewat sambungan telepon, (28/7/2021).

Edmond menyatakan pesimis dengan hak angket saat ini. Berikut wawancaranya.

Bagaimana tanggapan anda melihat persoalan ini?

“Saya pribadi menilai konflik dengan framing Hak Angket DPRD Kabupaten Donggala ini mirip sinetron. Sebenarnya tidak menarik, cuma karena tayang tiap hari ya jadi sayup-sayup pasti terdengar juga”. Sinetron itu walau tidak menarik tapi karena tiap hari tayang di televisi ya mau tidak mau pasti kita tonton juga, walau cuma sesaat, saat mengganti saluran misalnya”, ujar Edmond Leonardo Siahaan, salah seorang Anggota Individu WALHI Sulteng ini.

Tambahnya, “Masyarakat juga harus ingat periode pertama Bupati Donggala sekitar tahun 2015 kalau tidak salah, kan pernah juga ada gerakan hak angket ini. Tapi kan lama kelamaan juga hilang dengan sendirinya, hilang tertiup angin. Heboh di awal saja gerakan-gerakan politik seperti ini”. ujar Edmond sambil tertawa di ujung saluran telepon.

BACA JUGA  Gubernur Longki Harapkan FKUB Sulteng Mampu Menjaga Kerukunan Umat

“Masyarakat Donggala harus tanya itu anggota DPRD, kenapa hak angket dulu hilang? Tanya sama Anggota DPRD yang sudah dua periode”, tegasnya.

Bagaimana dengan pendapat masyarakat bahwa mungkinkah dalam satu perahu terjadi konflik?

“Saya kira pandangan masyarakat seperti itu tidak bisa disalahkan, masyarakat pasti bertanya-tanya ada apa unsur pimpinan DPRD yang satu partai dengan Bupati tapi saling konflik?. Berarti ada persoalan di dalam internal partai mereka sampai konflik terbuka begini. Jangan sampai persoalan internal dijadikan bola salju untuk menyeret banyak orang dalam konflik itu dan malah melupakan kewajiban Pemda dan DPRD dalam menangani Pandemi Covid 19 ini”. Tegasnya.

Jadi apa saran anda dalam masalah ini?

“Mereka lah yang tahu pasti masalah dan solusinya. Biarkan saja mereka yang menyelesaikan masalah ini. Walaupun saya pesimis dengan hak angket ini, karena saya lihat seperti sinetron saja yang diglorifikasi sedemikian rupa. Sulteng ini kan tidak pernah ada sejarah hak angket yang berhasil, jadi ya ini mirip utopia begitu”. Ujarnya sambil tertawa.

BACA JUGA  Dipenghujung Masa Jabatan, H. Longki Djanggola Bagikan Sembako Jelang Lebaran

Apa tanggapan anda tentang FKUB yang meminta polemik ini dihentikan?

“Wah saya kira FKUB jangan ikut campur, biarkan saja proses ini berjalan, kita lihat endingnya nanti, apakah itu menguntungkan rakyat atau tidak. Apakah itu benar-benar sebagai sebuah sikap DPRD atau hanya gertakan saja.”

Pesan anda?
“Seperti saya sampaikan tadi, Sulteng ini tidak punya sejarah proses hak angket yang berhasil. Jadi saya pesimis saja. Saya hanya percaya gerakan massa rakyat, kalau rakyat sudah kepung DPRD atau Kantor Bupati maka itulah suara rakyat”.***

Komentar

News Feed