oleh

Diduga Black Campaign, Tim Hukum Hidayat – Bartho Laporkan Cudi ke Bawaslu

Tim Hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Mohammad Hidayat Lamakarate – Bartholomeus Tandigala menyerahkan tanda bukti laporan di kantor Bawaslu Sulteng, Selasa (1/12/2020). (F- IST)

PALU, SM.Com – Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1, Mohammad Hidayat Lamakarate – Bartholomeus Tandigala melaporkan Calon Gubernur Sulteng nomor 2, Rusdy Mastura ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng pada Selasa (1/12/2020).
Dalam surat tanda bukti laporan dengan nomor 17/PL/PG/PROV/26.00/XII/2020, tercatat sebagai pelapor atas nama Faizal Saing, Tim Hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Hidayat- Bartho.
Laporan itu atas dugaan pelanggaran kampanye Rusdy Mastura dalam orasinya politiknya di salah satu Desa di Kabupaten Parigi Moutong. Di mana Cudi sapaan Rusdy Mastura dalam orasinya menuduh bahwa Longki Djanggola mendorong Hidayat Lamakarate sebagai Cagub Sulteng hanya untuk menjadikan putranya menjabat Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov).

Menurut Faizal Saing, definisi Undang – undang mengenai kampanye, yaitu pemaparan visi misi, program kerja, dan citra diri, tapi dalam orasi politik Cudi dalam vidoe yang sudah beredar luas di media sosial, di Watsapp, dan di tengah masyarakat merupakan bentuk black campaign alias kampanye hitam dengan menyerang pribadi seseorang. Hal ini tandasnya tidak bisa dibiarkan karena sudah menyebarkan berita bohong.

BACA JUGA  Penanganan Covid-19 di Poso Dinilai Tidak Maksimal

“Narasi dalam vidoe itu menuduh ketua DPD kami Bapak Longki Djanggola mendorong Pak Hidayat jadi gubernur supaya anak Pak Longki diangkat sebagai Sekwilda alias Sekdaprov,” tutur Faizal

Orasi politik Cudi dalam video tersebut ungkapnya, disampaikan di depan masyarakat di Desa Lemusa. Narasi dalam orasi itu sangat jauh dari ketentuan peraturan perundang – undangan pemilu. Selain itu, ada pula narasi dituduhkan bahwa Hidayat – Bartho hanya boneka seorang Longki untuk supaya tetap berkuasa. Faizal menegaska tuduhan Cudi sangat tidak mendasar dan tidak mempunyai bukti yang kuat, sehingga pihaknya menilai bahwa orasi itu merupakan pelanggaran berat.

“Menyatakan bonek – boneka terhadap Cagub 01 supaya tetap berkuasa empat periode adalah fitnah dikemukakan pada saat kampanye di Desa Lemusa Kecamatan Parigi Selatan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Faizal bersama Tim Hukum melaporkan tuduhan – tuduhan itu ke Bawaslu Sulteng agar supaya orasi – orasinya seperti itu tidak boleh disampaikan ke masyarakat, karena hal itu merupakan bentuk fitnah dan sudah menyerang pribadi seseorang. Ia meminta kepada Bawaslu untuk menegakkan hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Sulteng secara adil dam benar.

BACA JUGA  Jalan SamRatulangi Kembali Membiru, Almamater Untad Warnai Gabungan Aksi Tolak UU Omnibuslaw

Faizal juga menyayangkan tuduhan dalam orasi tersebut, sebab yang menyampaikan itu adalah seorang Cagub yang katanya visioner dan mempunyai pengalaman. Apalagi pernah menjabat kepala daeray dua periode, mestinya menyampaikan sesuatu kepada masyarakat hal – hal yang menyejukan, kemudian memaparkan program kerja, bukan menyerang pribadi seseorang tanpa dasar dan bukti. (*)

Komentar

News Feed