oleh

Diduga, Aparat Penegak Hukum di Sulteng Hilang Nyali Tangani Kasus YB Penyebar Hoax

Edmond Leonardo Siahaan
PALU, Sultengmembangun.com – Bebasnya tersangka penyebar berita bohong alias hoax mengandung fitnah di Kota Palu menunjukkan bahwa betapa tidak berdayanya Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian Daerah (Polda) maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah. Demikian dikatakan salah seorang penasehat hukum (PH), Longki Djanggola, Edmond Leonardo Siahaan kepada media, Rabu (16/10/2019).

Menurut Edmond, alasannya mengemukakan pendapat ini, lantaran salah seorang tersangka oknum Anggota DPRD Sulteng dari salah satu partai bernama Yahdi Basma (YB) yang telah ditetapkan sebagai tesangka atas dugaan penyebaran berita hoax hingga kini belum mendapat penahanan dari APH.

Padahal statusnya sudah sangat jelas sebagai tersangka. Bukan hanya itu, bahkan tersangka masih berkeliaran di berbagai sudut Kota Palu, dengan melakukan aktivitas yang terkesan safari pencitraan.

“Ini pukulan telak bagi penegakan hukum di Sulawesi Tengah. Aparat tidak berdaya. Terlalu banyak yurisprudensi kasus yang sama, pelakunya langsung diringkus,” tegas Edmond.

Tidak perlu jauh mengambil contoh kasus katanya, sebut saja kasus yang sama terjadi di Kota Palu menimpa Rahman Toleng. Di mana ia dilaporkan oleh salah satu kelompok atas dugaan penyebaran berita hoax. Saat itu Rahman langsung diciduk dan dilakukan penangkapan oleh tim cyber Polda Sulteng. Sementara peristiwa yang sama terjadi dugaan penyebaran berita bohong oleh tersangka YB kepada Longki Djanggola yang juga Gubernur Sulteng, namun APH tidak melakukan penahanan dengan berbagai dalil argumentasi hukum. Sudah berbulan – bulan kasus ini, masih saja belum ada kejelasan penanganannya, bahkan Kejati sudah tiga kali mengembalikan berkas atau P19 kepada penyidik Polda. Alasannya masih ada unsur yang belum dilengkapi.

BACA JUGA  Gubernur Apresiasi Pengerjaan Normalisasi Sungai Melalui Program Padat Karya

“Maka inilah potret buruk penegakan hukum. Polda dan Kejati Sulteng yang seolah – olah mengabaikan semangat Pemerintah Pusat dan Polri mengenai pemberantasan penyebaran berita bohong,” tandasnya.

Semangat pemberantasan penyebaran berita hoax yang dikampanyekan Pemerintah Pusat melalui Polri, tegas Edmond, patut dipertanyakan. Sebab Polda Sulteng memberikan pesan abai kepada publik terkait kampanye tersebut.
Pasalnya tersangka YB masih saja berkeliaran dan seolah – olah status tersangka yang disandangnya hanya sebuah label yang belum tertentu ada kebenarannya, sebelum ada putusan hukum pengadilan yang inkracth.

Oleh sebab itu, kasus ini akan mendapat penilaian buruk dari masyarakat Sulteng. Publik akan melihat bahwa jangankan seorang masyarakat biasa, kepala daerah saja difitnah dan disebarkan berita hoax pelakunya tidak akan ditangkap kalau mempunyai akses di Pemerintah Pusat, sehingga dengan mudahnya menekan APH di daerah. Ini akan menjadi catatan sejarah, wajah baru penegakan hukum yang buruk di Bumi Tadulako.

“Kalau begini model penegakan hukumnya, maka saya bisa pastikan bahwa dalam Pilkada serentak 2020 akan dipenuhi perang hoax antar tim sukses,” katanya.

BACA JUGA  Antisipasi Penyebaran Covid 19, Gubernur Galang Tenaga Medis dan Buka Posko Relawan

Bahkan Edmond memprediksi, jika seperti ini penegakan hukum, Pilkada nanti bakal terjadi bentrokan fisik antar tim sukses. Jika itu terjadi, Ia bertanya apa yang akan dilakukan Polda Sulteng. Ia tegaskan bahwa masyarakat di Sulteng sudah capek hidup dalam konflik di mana – mana, hal ini berbeda dengan Kapolda atau Kajati, mereka orang baru di Sulteng yang tidak pernah merasakan konflik.

“paling mereka juga akan bertugas ke tempat lain. Jadi bijaksanalah dalam mengambil keputusan,” jelas Edmond.

Edmond menambahkan, ada satu keanehan yang dilakukan oleh APH dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati dalam mengembalikan berkas P19 yang masih meminta Polda untuk melengkapi data pelaku yang mengedit hoax tersebut. Sementara Longki Djanggola sudah melaporkan orang yang menyebarkan hoax yang melanggar UU ITE dan laporan lainnya.

“Yang dilaporkan adalah yang menyebarkan hoax, tapii JPU minta ke Polda kelengkapan data – data yang mengedit hoax. Kapan bisa ketemunya kasus tersebur,” tegas Edmond.

Ia menanyakan, apa mungkin ada pakar – pakar hukum bisa membantu meluruskan maksud dari JPU tersebut supaya masyarakat tidak berasumsi yang aneh mengenai kasus ini.

BACA JUGA  Momentum HUT Ke- 20 Bangkep Jadi Spirit Memajukan Sektor Pendidikan di Daerah

Diketahui, kasus dugaan penyebaran berita hoax yang menimpa Longki Djanggola dilakukan tersangka YB dengan ikut serta mendistribusikan disejumlah WatsApp Group Cover Koran Mercusuar yang sudah diedit dengan judul headline “Longki Biayai People Power”. Inilah yang membuat Longki Djanggola bersama PH melaporkan YB atas dugaan penyebaran berita hoax mengandung fitnah.
“Hingga YB ditetapkan sebagai tersangka namun pihak penegak hukum di daerah ini tidak berani menangkap atau menahan YB. Pertanyaannya, ada apa dan siapakah YB dimata Aparat Penegak Hukum, ” pungkas Edmon dengan sangat kecewa melihat dan memantau kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus hoax YB. (NP)

Komentar

News Feed