oleh

Dianggap Tidak Komitmen, Gubernur Menimbulkan DKST Dua Versi

Carut Marut di Tubuh DKST Gambaran Cermin Keruntuhan Budaya di Sulteng

Musda DKST yang digelar Maret 2022 di Asrama Haji yang dilaksanakan atas rekomendasi Gubernur Sulteng.(F-dok.ist)

SULTENGMEMBANGUN.COM, PALU –
Pada akhirnya terjadi pula dualisme Dewan Kesenian Sulawesi Tengah (DKST) sehingga hal ini menimbulkan kekacauan di tubuh organisasi para seniman dan budayawan di daerah ini.

Semua itu bermula sejak ditandatanganinya SK Perpanjangan oleh Gubernur Sulteng, H Rusdy Mastura, yang tanpa pleno sehingga menimbulkan carut marut ditubuh DKST. Sementara ketika ditelusuri di SK Perpanjangan tersebut terjadi perubahan nama dari Dewan Kesenian Sulawesi Tengah (DKST) menjadi Dewan Kesenian dan Kebudayaan Sulawesi Tengah (DKKST). Sehingga SK Perpanjangan tersebut dianggap cacat administrasi sebab diterbitkannya SK tersebut tanpa ada pleno. Keberadaannya sepihak dilakukan oleh mantan ketua DKST, Hapri Ika Poigi yang kala itu kepengurusan DKST sudah demisioner.

Hal itupun dibenarkan oleh Biro Hukum Setdaprov Sulteng yang telah melakukan telaah staf terkait SK Perpanjangan Tersebut. Dari Biro hukum menyampaikan bahwa SK perpanjangan DKST Sulteng yang berubah menjadi DKKST dan ditandatangani oleh Gubernur H.Rusdy Mastura, dianggap benar-benar cacat hukum.

BACA JUGA  Ajang Sulteng Expo 2019, Diskominfo Gelar Lomba Menulis Artikel

“Ini yang membuat kami para seniman dan budayawan di sulawesi tengah merasa tak dianggap keberadaannya. Karena kepentingan orang sepihak yang punya kuasa di pemerintahan sehingga mengacaukan segalanya,” ujar Eman, salah seorang pelaku seni budaya di Sulawesi Tengah.

Terkait dualismenya DKST, ujar Jamaluddin Mariadjang, Ketua DKST Terpilih pada Musda yang digelar Maret 2022 yang dilaksanakan atas rekomendasi Gubernur Sulteng.

Ini merupakan sebuah gambaran terhadap keruntuhan Spirit Kebudayaan. Bila sudah begini, Siapa Punya Andil?

Dan hal ini makin diperparah ketika Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulteng memberikan rekomendasi kepada DKKST untuk melaksanakan Musda pada Akhir Juli 2022 yang kemudian menetapkan Hapri Ika Poigi sebagai Ketua DKKST.

Hingga terjadi dualisme lembaga Dewan Kesenian yaitu DKST dan DKKST. Ini adalah realitas yang memalukan pada wajah kebudayaan di negeri ini terkhusus di Sulawesi Tengah. Cermin kebudayaan yang rusak ini justru pemicunya adalah sikap jumud pemerintah yang justru menjadi penghambat proses konstruksi budaya, tandas Jamaludin Mariadjang.

BACA JUGA  Gubernur Diminta Resmikan Pembukaan Cabang Bank Mandiri di Morowali

Terpisah, Ketua Umum Komunitas dan Pemerhati Seni Budaya Pamona Sulawesi Tengah, Kin Sau Salua S.Th. menambahkan bahwa dirinya sangat menyesalkan ketidaktegasan Gubernur Sulawesi Tengah, H.Rusdy Mastura yang dianggap tidak komitmen dalam menyikapi persoalan di DKST.

” Saya sebagai seniman kenapa harus begini jadinya. Seharusnya harus ada ketegasan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulteng. Tidak elok jika para seniman saling ejek di medsos. Malu kita dengan daerah lain yang searah jalannya. Kalau begini jadinya budaya kita DISULTENG pasti TDK akan maju maju. Sy pribadi mengakui Musda bulan Maret karena ada rekomendasi Gubernur yang SAH. Gubernur adalah pemegang kekuasaan tertinggi di daerah otonomi.
Semoga gubernur juga bisa mengambil keputusan yang tegas dan tidak mengecewakan para seniman di Sulteng,” tandas Kin Sau yang dihubungi via pesan di whatshapp, Kamis (4/08/2022).

Kin Sau mengatakan Gubernur sebagai penguasa tertinggi otonomi daerah harus bersikap tegas menyikapi problem yg terjadi ditubuh DKST. Supaya tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Diapun meminta agar Pemprov Sulteng harus mempertemukan tokoh-tokoh DKST dari kedua kubu. Dan diharapkan pengurus DKST adalah orang budayawan bukan orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi.

BACA JUGA  Terkait Kasus Pembredelan Insan Pers, PWI Sulteng Angkat Bicara

Selain itu, kata Kin Sau, Pengurus DKKST harus menunjukkan Pertanggung jawaban keuangan yg sudah digelontorkan oleh pemprov Sulteng. Harus transparan ke publik.

” Terkait dengan DKST, Siapapun yang akan disahkan oleh Gubernur, Supaya segera membentuk dewan kesenian di kabupaten/kota dengan merekrut mereka yang benar-benar pemerhati ,pelaku dan pencinta Budaya, dan bukan ditunjuk langsung Bupati atau kepala dinas terkait, karena dikhawatirkan akan terjadi nepotisme.

” Menyikapi persoalan ini, Perlu adanya pertemuan kedua kubu atas mediasi pemprov Sulteng.Bila ini tidak segera disikapi maka hal ini todak akan ada selesainya. Karenanya diminta agar Gubernur harus tegas dalam menyikapi persoalan di tubuh DKST,” pungkasnya sembari menyampaikan salam dari Pamona Basudara.

Sementara itu, Ketua DKKST Hapri Ika Poigi yang dihubungi via pesan di whatshapp mengatakan akan mencari waktu untuk membahas hal ini. (*nl)

Komentar