Desentralisasi Pendidikan

0
209

Oleh : Syam Zaini
Ketua Umum PGRI Sulteng
___________________________

Sejak awal kemerdekaan hingga tahun 2000 sistem pemerintahan dan pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan mengunakan paradigma sentralisasi. Pemerintah pusat sangat mendominasi proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah pusat menjadi “pemain tunggal” yang menentukan orientasi dan tujuan berbagai kebijakan pendidikan.

Krisis multidimensi, memunculkan gerakan reformasi yang meyakini bahwa solusi dari permasalahan tersebut dengan menerapkan kebijakan desentralisasi, termasuk desentralisasi dibidang pendidikan. Keyakinan itu diharapkan dapat melahirkan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih baik. Mengurangi kebocoran anggaran pembangunan, memperkecil ketidak adilan regional serta dapat meningkatkan potensi karakteristik daerah, menjadikan jaminan mutu _(quality assurance)_ dan pengawasan mutu _(quality control)_.

Penerapan desentralisasi dibidang pendidikan secara reami pada UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 pada tanggal 1 Januari 2000. Banyaknya pertanyaan yang sering muncul saat ini, antara lain adalah; apakah desentralisasi pendidikan sudah berjalan dengan baik? Apakah desentralisasi pendidikan dapat menjadi solusi bagi pendidikan nasional atau justru menambah problem baru? Apakah desentralisasi membuat pendidikan lebih bermutu? dan seterusnya.

BACA JUGA  Anti Narkoba

Pembangunan sistem pendidikan sangatlah berbeda dengan pembangunan pada sektor fisik. Keberhasilan pembangunan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya anggaran pendidikan yang besar. Faktor yang disebut _”policy perspektif”_, pendidikan sesuai data dan informasi yang relevan sebagai sektor pelayanan publik. (Suryadi, 2004:97)
Pemikiran progresif tentunya terlebih dahulu disosialisasikan untuk penyebarluasan pemahaman menuju perubahan pendidikan yang dikehendaki. Kebijakan pendidikan tidak akan terjebak pada situasi yang sifatnya rutinitas saja.

Pendidikan harus lahir sebagai sebuah kekuatan atau sumber penggerak _(driving force)_ bagi keseluruhan proses pembangunan dan kehidupan masyarakat. Dari sinilah diharapkan apa yang disebut sebagai efisiensi eksternal _(external efficiency)_ yang menekankan hubungan timbal balik dengan pembangunan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Tiga (3) konsep dasar desentralisasi dan otonomi dalam bidang pendidikan;1) desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan; transfer otoritas kebijakan pendidikan dari pusat ke daerah. 2)otonomi satuan pendidikan; dikenal dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 3) peran serta masyarakat merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan didaerah.

BACA JUGA  Razia Jelang Nataru 2020, Polres Palu Tingkatkan Koordinasi drngan Sat Pol PP

Menempatkan fungsi pendidikan sebagai upaya yang strategis dalam pembangunan nasional merupakan suatu keniscayaan, jika menginginkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Penelitian dari Inkles dan Smith (Wahyu 2005:122) menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sarana yang paling efektif untuk mengubah pola pikir dan perilaku serta kepribadian manusia. Dampak pendidikan tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. Dengan demikian maka fungsi strategis pendidikan adalah upaya untuk memelihara eksistensi manusia itu sendiri.

Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan perlu didukung oleh sebuah _political will, political comitment, dan political action_ yang kuat dari pemerintah, agar kebijakan selama ini (yang dirasakan) belum menunjukkan komitmen yang tinggi serta usaha yang gigih dapat dihilangkan dari penilaian masyarakat.

Keberhasilan pendidikan disekolah tidak hanya diukur dari pendapat para birokrat, tetapi juga dari kepuasan masyarakat. Fungsi pemerintah adalah fasilitator untuk mendorong sekolah-sekolah agar berkembang menjadi lembaga profesional yang otonom, sehingga mutu pelayanan mereka memberi kepuasan terhadap komunitas basisnya, yaitu masyarakat.
Burki (Siroji, 2005:235) mengemukakan bahwa ada empat keputusan pendidikan yang dapat disentralisasikan; 1) organisasi pembelajaran, 2) manajemen personil, 3) perencanaan dan struktur, 4) sumber daya.

BACA JUGA  Jualan Miras, Lk SN Pemilik Kios Beserta Barang Bukti Terpaksa Diamankan Polisi

Perkembangan yang terjadi didunia pendidikan selalu menjadi pusat perhatian, karena akan dapat mempengaruhi dinamika kehidupan dimasyarakat. Hubungan saling pengaruh ini dapat bersinggungan dengan bidang kehidupan lainnya baik sosial, ekonomi dan politik.

_(Bersambung…..)
____________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here