Desentralisasi Pendidikan

0
106

Oleh : Syam Zaini
Ketua PGRI Prov SulTeng
___________________________

Menurut Hadiyanto (2004: 30), secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: 1) desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik), 2)Desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah.

Di lain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar-mengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.

Desentralisasi pendidikan merupakan peluang bagi peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, ia merupakan peluang bagi peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah. Hal ini karena perhatian terhadap peningkatan mutu guru, peningkatan mutu manajemen kepala sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan menjadi lebih baik jika dikelola oleh para pejabat pendidikan yang ada di daerah. Pada akhirnya, tujuan desentralisasi pendidikan adalah pada pemerataan mutu pendidikan yang meningkat ini.

BACA JUGA  Temui Gubernur, PGRI Sulteng Perjuangkan Nasib Guru Honorer

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik secara regional maupun secara Nasional.

Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi Pendidikan.
Menurut Nugroho (2000: 67), sedikitnya terdapat empat kelebihan dari desentralisasi pendidikan: 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki. 2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat. 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Adapun kelemahan yang terlihat dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu: 1) Kurang siapnya sumber daya manusia pada daerah terpencil. 2)Tidak meratanya pendapatan asli daerah, khususnya daerah-daerah miskin. 3) Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 4) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota, Gubernur sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. 5) Kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. 6)Tidak meratanya hasil prestasi pendidikan dilihat secara nasional karena munculnya variasi kualitas di masing-masing lembaga pendidikan, baik di dalam satu wilayah daerah, maupun dibandingkan dengan daerah yang lain. 7)Tidak meratanya kualitas guru di masing-masing daerah.

BACA JUGA  Mulai 2020, Diskominfo Sewakan Videotron/MDI di Depan Kantor Bank Sulteng

Di antara persoalan yang dihadapi pendidikan di daerah sekarang adalah menyangkut mutu lulusan yang masih rendah, kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan, kekurangan guru dan kualifikasinya yang tidak sesuai, ketidakmerataan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum dan lain-lain. Merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan jika kita ingin cepat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Melalui pendidkan yang desentralis bergaya demokratis akan melahirkan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab. Masyarakat yang demokratis akan mampu menciptakan masyarakat madani yaitu masyarakat yang berbudaya tinggi dan menjunjung nilai-nilai positif.

Desentralisasi pendidikan jangan hanya terkesan, memindahkan birokrasi pendidikan dari sentralisasi pendidikan ke tingkat daerah belaka. Maka desentralisasi tersebut akan mempunyai nasib yang tidak pernah menemukan solusi terbaik untuk mengentaskan keterpurukan pendidikan di Indonesia. Seluruh komponen anak bangsa bertanggung jawab akan majunya pendidikan di Indonesia.

Hentikanlah selalu menyalahkan guru ketika kualitas pendidikan didaerah rendah, jangan jadikan bahan pidato untuk mendiskreditkan guru !. *

BACA JUGA  Kunker ke Kabupaten Buol, Kaper BKKBN Siap Dukung Pembentukan Lembaga KB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here