Saat audiens dengan Gubernur Sulteng. longki Djanggola terkait rencana launching program patujua.(F-hms)
PALU, SM.com – Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng dalam waktu dekat ini akan melaunching program Patujua. Dimana program ini merupakab strategi yang tepat dalam upaya mencegah perkawinan anak dan upaya menurunkan posisi Sulteng yang saat ini menempati urutan kelima secara nasional, sebagai provinsi yang peringkat tertinggi angka perkawinan anak.
Sebagaimana disampaikan Kepala Perwakilab BKKBN Sulteng, Maria Ernawati pada audiens dengan Gubernur Longki Djanggola, Senin (16/11/2020).
Pada pertemuan itu, Maria Ernawati menyampaikan bahwa program Patujua yang merupakan sinergitas semua OPD dalam upaya menekan angka pernikahan anak, akan segera dilaunching. Dan berharap program Patujua ini bisa berjalan secara maksimal sehingga apa yang menjadi tujuan bersama bisa terwujud.
“Harapannya dengan Program Patujua ini kita bisa menekan angka pernikahan anak. Tentunya semua harus bersinergi, bekerja keras dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan anak yang dulu dikenal dengan istilah pernikahan dini,” ujar Maria Ernawati sembari meminta kesediaan Bapak Gubernur Longki Djanggola untuk nantinya dapat melaunching Program Patujua.
Meski diketahui dalam aturannya bahwa pernikahan anak telah dilarang undang-undang akan tetapi faktanya masih banyak masyarakat yang melakukan dan mendukungnya.
Hal ini terlihat dengan peraihan angka yang memeringkatkan Sulteng pada urutan kelima tertinggi untuk kasus pernikahan anak.
Berdasarkan hasil mini survey yang dilakukan BKKBN, menunjukkan motif agama jadi alasan terkuat mengapa masyarakat, khususnya orangtua dan pasangan belia mendukung perkawinan anak.
“Karena takut zina maka memilih untuk menikahkan anak-anaknya yang masih dibawah usia. Dan sesungguhnya pernikahan anak sangat beresiko besar terhadap pasangan yang menikah muda,” Ujar Ernawati yang sangat prihatin melihat kondisi tersebut.
.
Resikonya sangat berat bagi pasangan itu, selain menimbulkan angka perceraian karena diusia dibawah 20 tahun, mereka masih belum matang untuk membina rumah tangga. Mana lagi kalau tidak ada jaminan masa depan, dalam artian keduanya belum punya pekerjaan tetap, tentunya ini menjadi satu penyebab terjadinya perceraian.
Kedua resiko terjadinya stunting pada anak yang dilahirkan, dan resiko lain kadang menimbulkan kematian pada ibu dan bayinya.
” Tentu semua ini butuh keseriusan dair kita semua di tingkat OPD terkait untuk lebih serius dalam melakukan action melalui program Patujua,” tandas Ernawati.
Menyikapi hal itu, Gubernur sulteng Longki Djanggola turut prihatin melihat Sulteng sebagai salah satu provinsi yabg urutan kelima tertinggi di angka pernikahan anak.
” Saya pikir, faktor agama yang dianggap akan jadi zina jika tidak dinikahkan mmeski anaknya masih dalam usia sangat muda dan belum siap untuk berumah tangga, itu hanyalah salah satu alasan pembenaran saja bagi para orang tua yang melegalkan perkawinan anak selain faktor budaya yang masih kuat dipegang masyarakat,” pungkas Gubernur Longki yang juga begitu sangat prihatin terhadap maeningkatnya kasus perkawinan anak di daerah ini.
Selain resiko yanh disebutkab oleh Kaper BKKBN, kata Gubernur Longki, perkawinan anak juga sangat berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan dan angka putus sekolah.
Olehnya itu Gubernur sangat mengapresiasi terobosan program integrasi Patujua yang diinisiasi oleh Perwakilan BKKBN Sulteng dalam upaya untik mempercepat penurunan perkawinan anak di Sulteng.
“Paling penting sosialisasinya supaya (berjalan) fokus dan terarah,” tekan gubernur.
Ia juga meminta BKKBN dalam menjalankan program tersebut menyertakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu meluruskan persepsi yang keliru karena akar masalahnya lanjut gubernur antara lain budaya, orangtua dan agama.
“Saya harap program Patujua ini harus berjalan maksimal dan mudah-mudahan secepatnya kita segera melaunching program patujua ini ,” pungkasnya.
Selain launching program Patujua gubernur juga diminta untuk mengukuhkan Perkumpulan Kepala dinas/instansi bidang KB sebagai wadah komunikasi dan koordinasi masalah kependudukan di Sulteng, yang sudah terbentuk kemarin.
Turut hadir dalam audiens, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Ihsan Basir, SH, LLM, Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan KB Drs. Moh. Nizam, MH, Plt Kadis Kesehatan dr. Jumriani, dan unsur terkait. (NL)
Komentar