oleh

Carut Marut Sistim Parkiran di Pelabuhan Salakan Menuai Aksi Protes dari Komunitas Pengemudi Bentor

Komunitas Pengemudi Bentor dalam menyuarakan aksinya diundang hadiri RDP
di kantor DPRD Bangkep, Senin 15 Februari 2021.(F-ist)


SULTENGMEMBANGUN,COM
. BANGKEP – Carut marutnya sistim perparkiran di Pelabuhan Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) membuat keberatan dari para pengemudi bentor. Dimana selama ini, pelabuhan Salakan merupakan tempat mata pencaharian mereka selama bertahun-tahun. Namun sekarang kehadiran taksi-taksi angkutan antar kecamatan yang memonopoli semua lokasi di pelabuhan Salakan, sehingga tidak ada sedikitpun ruang bagi para pengemudi bentor ini untuk memarkir kendaraan mereka. Dan pada akhirnya membuat pendapatan merekapun menjadi berkurang.

Hal inilah yang menjadi alasan sehingga komunitas pengemudi bentor melakukan aksi untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya kepada Dinas Perhubungan setempat atau pihak terkait lainnya.

Dalam aksi yang dilakukan oleh komunitas pengemudi bentor, Senin(15/02/2021), di kantor DPRD Bangkep, massa aksi mendesak pemerintah setempat untuk menertibkan sistim perparkiran yang ada di pelabuhan salakan. Yang mana sudah sejak lama hal ini menjadi persoalan di tengah masyarakat yang mengais rezeki di tempat itu, namun nampaknya sampai saat ini seolah tak ada keseriusan dari pemerintah daerah dalam menyikapi masalah tersebut.

BACA JUGA  Remaja di Buol Komitmen Tidak Menikah Muda

Sementara jika pemerintah daerah setempat jeli melihat kondisi ini, dan menjadikannya sebagai salah satu peluang, tentunya dari situ bisa menambah pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

Sebagaimana diketahui bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diperoleh dari daerah yang digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan dan upaya daerah untuk meminimalkan ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Karena itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mampu menggali sumber daya keuangan secara maksimal, namun tentunya dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya adalah dari Retribusi di Pelabuhan yang disebut Retribusi Jasa Kepelabuhanan berupa Retribusi Pembayaran.

Oleh sebab itu, aksi yang dilakukan oleh Komunitas Pengemudi Bentor meminta keseriusan dari pemerintah untuk mengelola parkir di pelabuhan Salakan.

Massa aksi yang berjumlah sekitar 300 orang lebih dari komunitas pengemudi bentor itu, di motori oleh Suyitno Basila selaku kordinator lapangan (korlap).

BACA JUGA  Pemkot Palu Hadirkan Program Kampung KB "Kabelota Loko" di Kelurahan Poboya

Dalam orasinya Suyitno menyuarakan pernyataan sikap dari massa aksi yang mendesak para wakil rakyat di DPRD Bangkep untuk lebih peduli terhadap permasalahan ini. Semrawutnya pengelolaan parkiran di Pelabuhan Salakan, meminta pemerintah daerah setempat untuk hadir dalam menyikapi persoalan tersebut guna menjamin kenyamanan masyarakat dalam mencari penghasilan sehari-hari di pelabuhan itu.

” Kami minta kehadiran pemerintah daerah kabupaten Banggai Kepulauan segera hadir dalam menyikapi polemik yang terjadi di tengah masyarakat. Terutama para wakil rakyat, jangan hanya duduk manis dibalik meja. Kami minta masalah ini segera ditindaklanjuti,” ungkap Suyitno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri langsung ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling.

Didampingi dua orang anggota dewan Irwanto I. T. Bua, SH dan Weros Puasai, Ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling menerima massa aksi dengan baik dan berjanji untuk segera membahas masalah ini dengan pemerintah daerah.

“Kami selaku perwakilan rakyat Bangkep, telah mendengarkan apa yang menjadi tuntutan massa aksi, tuntutan dari komunitas pengemudi bentor, dan pastinya ini akan segera kami tindak lanjuti secepatnya. Karena persoalan ini adalah persoalan yang langsung menyangkut fasilitas vital daerah Bangkep,” ujar Rusdin Sinaling.

BACA JUGA  MIT Masuk Kota, Aparat Dinilai Tidak Siap

Pernyataan senada juga disampaikan oleh
Kepala Dinas Perhubungan Bangkep, Joko Prihantoro yang saat itu juga hadir menerima massa aksi. “Kami akan segera menindak lanjuti masalah ini secepatnya,” kata Joko.

Usai mendengarkan pernyataan sikap dari Ketua DPRD Bangkep dan Kadis Perhubungan Bangkep,
Massa aksipun meninggalkan tempat dan membubarkan diri dengan damai. Dan menaruh harapan besar terhadap jawaban dari pemerintah daerah dan Pihak DPRD Bangkep untuk membuktikan omongannya dan semoga bukan hanya sekedar janji belaka. (Didi)

Komentar

News Feed