oleh

BKKBN Fokuskan FGD Program Pencegahan Pernikahan Anak di Sulteng

Program pencegahan pernikahan anak dibawah usia, didaerah bencana terus digalakkan, salah satunya melalui FGD. (F-humprov)

PALU, Sultengmembangun. com – Berdasarkan data yang ada, angka pernikahan anak di Provinsi Sulawesi Tengah, masih cukup tinggi. Bahkan Sulteng masih jadi salah satu daerah penyumbang pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Namun secara perlahan, Pemprov Sulteng melalui BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya menurunkan Usia Kawin Pertama (UKP) dengan angka rata-rata Sulteng per SDKI 2017 yakni 19,78 tahun.

“Ini merupakan pertanda remaja di Sulteng sudah bergerak maju kearah positif dan mungkin suatu saat remaja akan mengucapkan selamat tinggal nikah anak dan selamat datang cita-cita,” kata Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi H. Muliono, SE.Ak, MM saat membuka FGD Pencegahan Pernikahan Dini Pascabencana Pasigala, pekan kemarin, di ruang pola BKKBN Sulteng.

Mewakili Gubernur Sulteng, Mulyono sangat mengapresiasi kesadaran remaja di Sulteng dalam upaya menunda pernikahan.
Apalagi mengingat kondisi kita di Sulteng, dimana ada beberapa daerah yang terdampak bencana, tentunya akan banyak masalah baru yang dialami oleh saudara-saudara kita terutama bagi mereka yang tinggal di pengungsian. Terutama masalah pernikahan dini, pelecehan anak dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal itu terkadang dialami oleh para penyintas baik yang mendiami huntara maupun bagi saudara kita yang masih tinggal di shelter.

BACA JUGA  Camat Banawa Upayakan Daerahnya Tidak Ada Kasus Pernikahan Anak

“Pernikahan dini atau pernikahan anak jelas merusak generasi bangsa. Dan jangan sampai membawa kita kena bencana lainnya yaitu bencana demografi,” tandas Mulyono.

Tentunya diharapkan melalui FGD ini dapat menjaring alternatif solusi mencegah pernikahan dini dan penanganannya pada pasangan belia yang sudah terlanjur menikah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Ketahanan Remaja BKKBN Pusat Eka Sulistia Ediningsih menekankan kehadiran Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) lebih dimaksimalkan untuk mengatasi masalah pernikahan dini termasuk yang marak terjadi pasca bencana.

” PIK-R menjadi wahana bagi para remaja dalam menyalurkan bakat, mengisi masa remaja dengan hal yang baik dan menjadi ajang bagi para remaja untuk saling sharing tentang perkembangan remaja, apa dan bagaimana remaja itu kedepa, ” ujar Eka.

Sebelumnya, Ketua Merial Institut drg. Muh. Arif Rasyid selaku narasumber mengatakan hasil FGD akan jadi input yang disampaikan ke pokja kepemudaan di tingkat nasional.

Terlepas dari kasus pernikahan dini, Ia juga menambahkan bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Sulteng dalam beberapa tahun terakhir terus menurun bahkan di 2018, Sulteng menempati rangking 4 dari bawah sehingga jadi konsennya untuk diperbaiki.

BACA JUGA  SUSI : “MASYARAKAT BANGGAI HARUS JAGA TANAH PULO DUA, JANGAN SAMPAI JATUH KE PIHAK ASING”

“Kalau ini naik, ini akan meningkatkan posisi IPP Indonesia,” singkatnya.

Turut menghadiri FGD, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Tenny C. Soriton, S.Sos, MM, Kadis Sosial Sulteng Drs. H. Ridwan Mumu, M.Si, kepala kantor agama Kota Palu, perwakilan UNFPA, PKBI, LIBU, duta Genre dan para penyuluh BKKBN.(NP)

Komentar

News Feed