oleh

Aturan Baru SPM Pangkas Sejumlah Urusan Wajib di Daerah

H. Mulyono, SE.Ak, MM, Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi saat membuka Sosialisasi SPM, di Palu.(F-humas)

PALU, Sultengmembangun.com – Dalam pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) di semua Pemda Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018.

Dalam peraturan baru telah memangkas sebanyak 15 urusan wajib pada aturan lama. Sekarang hanya ada 6 aturan saja.

“Jika kabupaten/kota tidak melaksanakan (SPM) maka otomatis penilaian provinsi akan ikut jeblok di pusat,” tandas H. Mulyono, SE.Ak, MM, Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi saat membuka Sosialisasi SPM, Kamis (7/11/2019), bertempat di Palu.

Disebutkan, enam peraturan baru tersebut antara lain masalah kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharap dapat meningkatkan pengetahuan dan komitmen organisasi pemda kabupaten/kota dan provinsi yang membidangi 6 urusan wajib tadi untuk menginovasi pelayanan publik berorientasi SPM.

Pengintegrasian penerapan SPM dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah. Karena SPM dapat mempengaruhi akuntabilitas pemda dalam melayani masyarakatnya.

BACA JUGA  Sebagian Besar Daerah di Sulteng, Teknis Pengelolaan Data SIGA Belum Terintegrasi

Sosialisasi diikuti lebih kurang 150-an peserta dan diisi narasumber dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri yaitu Anang Indiawan Lastika, SE, M.Si.(Nila)

Komentar

News Feed